Jangan Akali Biaya Operasional, Harga LPG 3 Kg Tak Bisa Naik Sepihak
TANJUNG SELOR – Pangkalan LPG di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak bisa menaikkan harga gas bersubsidi ukuran 3 kilogram secara sepihak. Setiap penyesuaian harga harus melalui mekanisme resmi dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) kepala daerah.
Penegasan ini menjadi perhatian di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga LPG nonsubsidi Bright Gas 5,5 kilogram yang kini menembus Rp155 ribu per tabung.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, Wulan memastikan, hingga Kamis (12/11/2026), belum ada usulan resmi dari pemerintah kabupaten/kota terkait perubahan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram.
Artinya, pangkalan masih wajib menjual LPG bersubsidi sesuai HET yang berlaku. Tidak ada alasan bagi pangkalan untuk menaikkan harga tanpa dasar keputusan resmi kepala daerah.
"Selama belum ada surat usulan dan SK resmi dari kepala daerah, pangkalan sama sekali tidak diperbolehkan menaikkan harga LPG 3 kilogram," tegasnya.
Wulan menjelaskan, penetapan HET LPG bersubsidi dilakukan secara berjenjang. Pemerintah provinsi menetapkan patokan harga berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, kemudian dirinci hingga tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya distribusi.
Khusus Kabupaten Bulungan, HET LPG 3 kilogram saat ini masih berada pada kisaran Rp26 ribu hingga Rp28 ribu per tabung. Sementara rincian harga setiap kecamatan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan perbedaan medan dan ongkos angkut.
Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 24A, perubahan HET harus didasarkan pada perhitungan yang rasional, termasuk mempertimbangkan faktor inflasi dan biaya distribusi.
Namun, tidak semua biaya operasional dapat dimasukkan dalam perhitungan kenaikan harga. Komponen yang diperbolehkan antara lain ongkos angkut darat maupun perairan dari agen menuju pangkalan, termasuk kebutuhan bahan bakar dan suku cadang kendaraan distribusi.
Wulan mengingatkan agar ketentuan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk membebankan biaya internal pangkalan kepada masyarakat. "Kalau masalah ban atau baut kendaraan untuk ongkos angkut, itu boleh jadi pertimbangan. Tapi jangan sampai gaji atau seragam pegawai dibebankan ke harga gas yang dibeli masyarakat," tegasnya.
Pemilik pangkalan LPG di Jalan Rambuan, Tanjung Selor, Nek Dai (61), mengaku telah menerima surat edaran dan sosialisasi mengenai ketentuan harga LPG 3 kilogram dari pemerintah pusat maupun agen.
Ia mengatakan, pangkalan harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak berani menaikkan harga tanpa ketentuan resmi. "Kami memang sudah menerima surat edaran dan sosialisasi terkait aturan harga ini dari pusat maupun pihak agen. Sebagai pangkalan, kami tentu ikuti aturan yang ada dan tidak berani menaikkan harga sembarangan," ujarnya.
Nek Dai mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh pangkalan dari setiap tabung LPG bersubsidi relatif kecil. Margin yang diterimanya berkisar Rp2.000 hingga Rp5.000 per tabung, bergantung pada biaya operasional pengangkutan.
"Keuntungan kami dari pangkalan itu tipis, paling banter cuma sekitar Rp2.000 sampai Rp5.000 per tabung saja, tergantung jenis biaya operasional angkutnya," tambahnya.
Dengan belum adanya usulan perubahan HET, Pemprov Kaltara menegaskan harga LPG 3 kilogram harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. (rk)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Artikel Terkait
- Lepas Kepergian Mertua, Abe Sampaikan Pesan Hafid yang Sangat Membekas, Apa Itu?
- Hafid Telah Tiada, Kaharuddin : Yang Sudah Dibangun Beliau Harus Kita Lanjutkan
- Tok! Raperda Penyertaan Modal Perumda Tirta Alam dan Ketahanan Pangan Segera Jadi Perda
- Di Tengah Perburuan Medali, Kontingen Bulungan Diterpa Isu Negatif