Jangan Sampai Baru Tahu Saat Sakit, BPJS Gandeng Desa Cek Status JKN Warga

PELAYANAN: Aktivitas pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Nunukan. Pemerintah desa dilibatkan untuk membantu menyampaikan informasi status kepesertaan JKN kepada masyarakat.
PELAYANAN: Aktivitas pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Nunukan. Pemerintah desa dilibatkan untuk membantu menyampaikan informasi status kepesertaan JKN kepada masyarakat.

NUNUKAN – Status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak aktif berpotensi menjadi kendala bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, BPJS Kesehatan mulai melibatkan pemerintah desa agar informasi status kepesertaan warga dapat diketahui lebih awal.

Langkah itu dilakukan melalui kerja sama antara BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan yang ditandatangani Selasa (17/11/2026).

Kerja sama ini menyasar peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) serta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU dan BP Pemda).

Melalui skema tersebut, informasi mengenai status kepesertaan JKN akan disampaikan secara berkala hingga tingkat desa. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui apakah kepesertaannya masih aktif atau sudah nonaktif sebelum membutuhkan layanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menyediakan informasi status kepesertaan sekaligus petunjuk mekanisme penyampaian data kepada petugas yang ditunjuk.

Sementara itu, DPMD Nunukan bertugas mengoordinasikan pemerintah desa dan menunjuk Person in Charge (PIC) yang meneruskan informasi kepada masyarakat melalui kepala dusun, ketua RW hingga ketua RT.

Namun, pelibatan perangkat desa ini membutuhkan persiapan. Petugas yang ditunjuk harus memahami mekanisme penyampaian informasi sekaligus batas kewenangannya dalam mengelola data kepesertaan masyarakat.

Helmi mengapresiasi kerja sama tersebut. Meski demikian, ia menilai sosialisasi dan pembekalan kepada petugas desa perlu dilakukan sebelum mekanisme ini berjalan.

“Pada prinsipnya, kami mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan kerja sama ini karena merupakan langkah positif dalam meningkatkan akses informasi masyarakat terkait status kepesertaan JKN. Namun demikian, kami memandang perlu adanya sosialisasi dan pembekalan terlebih dahulu kepada para Person in Charge (PIC) atau petugas yang ditunjuk oleh masing-masing desa,” ujar Helmi, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, pemahaman petugas tidak boleh hanya sebatas teknis penyampaian informasi. Aspek tanggung jawab dan perlindungan data pribadi peserta juga harus menjadi perhatian.

“Hal ini penting agar setiap petugas memahami mekanisme penyampaian informasi, tugas dan tanggung jawabnya, serta senantiasa memperhatikan aspek kerahasiaan dan pelindungan data pribadi peserta. Dengan demikian, pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan keamanan data masyarakat,” lanjutnya.

Informasi kepesertaan nantinya dapat disampaikan melalui berbagai media informasi desa. Pemanfaatan jaringan pemerintahan desa ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman maupun kawasan yang memiliki keterbatasan akses informasi.

Selain penyampaian status kepesertaan, kedua pihak juga menyiapkan sosialisasi dan edukasi mengenai Program JKN. Monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan.

Meski demikian, penyampaian informasi status kepesertaan menjadi langkah awal. Masyarakat yang diketahui memiliki status JKN nonaktif tetap membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme dan langkah yang harus ditempuh agar kepesertaannya dapat kembali aktif.

Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya diharapkan membuat warga mengetahui status jaminan kesehatannya, tetapi juga membantu mencegah persoalan administrasi ketika mereka membutuhkan pelayanan medis. (ryn/adv)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait