Kasus Ijazah Palsu, Jaksa Sebut Anggota DPRD Bulungan Rusak Kepercayaan Publik

TUNTUTAN : Suasana persidangan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bulungan berinisial LL di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
TUNTUTAN : Suasana persidangan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bulungan berinisial LL di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

BULUNGAN – Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif menjadi salah satu sorotan dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bulungan berinisial LL. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai integritas dan etika politik.

Atas perkara tersebut, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan menuntut LL dengan pidana penjara selama dua tahun. Tuntutan dibacakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor Kelas IA, Kamis (12/11/2026).

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bulungan, Mohammad Rahman mengatakan, tuntutan disusun berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan keterangan yang terungkap selama persidangan.

JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun, dikurangi masa selama terdakwa menjalani tahanan kota,” ungkap Rahman.

Dalam pertimbangan tuntutan, jaksa menempatkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat sebagai salah satu hal yang memberatkan. Penggunaan ijazah yang dipersoalkan sebagai persyaratan administrasi pencalonan anggota DPRD dinilai berimplikasi terhadap integritas lembaga legislatif.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, merosotnya integritas dan etika politik, serta mengganggu jalannya demokrasi,” tegasnya.

Selain pidana penjara, JPU juga meminta majelis hakim memerintahkan penahanan terdakwa di rumah tahanan (rutan). Permintaan tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang diajukan jaksa kepada majelis hakim.

Meski demikian, jaksa turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan. LL dinilai kooperatif selama proses hukum, belum pernah menjalani hukuman pidana, serta masih memiliki tanggungan keluarga.

Sementara itu, Juru Bicara PN Tanjung Selor Kelas IA, Made Riyaldi, menegaskan pembacaan tuntutan belum mengakhiri proses persidangan. Terdakwa masih memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan sebelum majelis hakim mengambil keputusan.

“Pembacaan tuntutan ini belum mengakhiri proses hukum. Masih ada tahapan tanggapan dan proses selanjutnya sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis,” jelas Made.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Setelah pledoi, persidangan akan berlanjut dengan agenda replik dan duplik sebelum majelis hakim membacakan putusan. Dengan demikian, tuntutan dua tahun penjara yang diajukan JPU belum menjadi keputusan akhir atas perkara yang menjerat anggota DPRD Bulungan tersebut. (rk)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait