Kuasa Hukum Korban Tak Puas Heni Setia Sari Diputus Lepas, Minta Jaksa Ajukan Banding

Kantor Pengadilan Negeri (PN) Tarakan.
Kantor Pengadilan Negeri (PN) Tarakan.

TARAKAN — Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging terhadap Heni Setia Sari, istri anggota Polri aktif, dalam perkara pidana Nomor 187/Pid.B/2026/PN Tarakan menuai keberatan dari pihak korban. Kuasa hukum korban menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Tarakan tersebut belum memberikan keadilan, mengingat barang yang menjadi objek perkara hingga kini disebut belum dikembalikan.

Kuasa hukum korban, Alif Putra Pratama mengatakan, pihaknya sangat tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Menurutnya, persoalan utama dalam perkara tersebut adalah adanya barang yang disewa, tetapi hingga saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya.

“Yang jelas, dari kami selaku advokat korban, sangat-sangat tidak puas dengan keputusan hakim di Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Nomor 187 ini. Pada prinsipnya, duduk perkara ini adalah ada barang yang sedang disewa dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan,” ujarnya.

Alif menjelaskan, berdasarkan pembacaan pihaknya terhadap pertimbangan putusan, majelis hakim menilai barang yang belum dikembalikan tersebut sempat dibayarkan sewanya. Kondisi itu kemudian dipandang masuk dalam ranah hukum perdata, bukan tindak pidana.

Pertimbangan tersebut disayangkan pihak korban. Alif menilai, apabila pembayaran sewa menjadi alasan untuk mengategorikan persoalan sebagai perkara perdata, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik penyewaan barang di masyarakat.

“Pada saat kami membaca putusan, majelis mempertimbangkan bahwa sekalipun barang belum dikembalikan, namun sempat dibayar sewa. Sehingga jatuh ke dalam prinsip hukum perdata dan tidak bisa menjadi tanggung jawab di hukum pidana,” jelasnya.

Ia khawatir pertimbangan tersebut dapat menimbulkan preseden bagi masyarakat, khususnya dalam hubungan sewa-menyewa barang. Sebab, menurutnya, persoalan tidak dikembalikannya barang setelah disewa perlu mendapat perhatian dari sisi hukum.

“Ini bisa jadi preseden bagi masyarakat di Kota Tarakan maupun di Indonesia. Kalau kita nanti ada menyewa suatu barang, cukup bayar sewanya, kemudian barangnya tidak dikembalikan, apakah itu nantinya bukan masuk penggelapan, tetapi menjadi perkara perdata? Itu yang kami sesalkan,” tegas Alif.

Atas putusan tersebut, pihak korban telah berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Tarakan. Mereka meminta agar jaksa mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa banding.

Menurut Alif, upaya banding diperlukan karena korban merasa belum memperoleh keadilan melalui putusan lepas yang dijatuhkan majelis hakim.

“Untuk selanjutnya, kami juga sudah berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum yang mewakili kami di Kejaksaan Negeri Tarakan agar segera melakukan upaya hukum banding. Karena pada prinsipnya, korban belum merasa mendapatkan keadilan dari putusan tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, PN Tarakan menjatuhkan putusan lepas terhadap Heni Setia Sari dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2026/PN Tarakan. Majelis hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama terbukti dilakukan, tetapi perbuatan tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Juru Bicara PN Tarakan, Muhammad Eric Ilham Aulia Akbar, menjelaskan putusan lepas berbeda dengan putusan bebas. Dalam putusan lepas, perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan, tetapi secara hukum tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan agar Heni dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya juga dipulihkan.

Selain itu, sekitar 38 barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai perincian dalam amar putusan.

PN Tarakan juga menyebut hingga pengecekan terakhir melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), belum tercatat adanya pengajuan banding dari jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa. Jaksa maupun terdakwa masih memiliki tenggang waktu tujuh hari setelah putusan diucapkan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait