Overkapasitas, Ditjenpas Dorong Pembangunan Lapas Baru di Bulungan
TANJUNG SELOR – Tingkat kelebihan kapasitas atau overcapacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di sejumlah daerah di Kaltara sudah mencapai 350%. Kondisi tersebut mendorong Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur memperkuat sinergi dengan Pemprov Kaltara untuk membangun Satuan Kerja (Satker) pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur, Yan Rusmanto mengatakan, pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan kepadatan penghuni lapas di Kaltara.
“Dua satuan kerja pemasyarakatan yang saat ini beroperasi di Kalimantan Utara, yakni Lapas Kelas IIA Tarakan dan Lapas Kelas IIB Nunukan, mengalami kelebihan kapasitas yang sangat tinggi, mencapai 350 persen,” ungkap Yan dalam audiensi bersama Gubernur Kaltara di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas hunian, tetapi juga berdampak terhadap berbagai aspek pelayanan pemasyarakatan.
“Tingginya tingkat kepadatan hunian berdampak langsung terhadap optimalisasi keamanan, ketertiban, program pembinaan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mendorong pembangunan satker pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan yang merupakan ibu kota Provinsi Kaltara. Kehadiran fasilitas baru diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan sekaligus memeratakan distribusi warga binaan.
“Pembangunan satuan kerja pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan overkapasitas dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Kaltara. Pemprov Kaltara menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru di Kabupaten Bulungan.
Meski demikian, Yan menegaskan bahwa dukungan hibah pembangunan dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman pencegahan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Realisasi dukungan hibah pembangunan dari pemerintah daerah harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan memperhatikan pedoman pencegahan tindak pidana korupsi dari KPK,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut audiensi tersebut, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur akan mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan resmi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
“Surat persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan nantinya menjadi landasan utama dalam koordinasi teknis dan administrasi lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” pungkasnya. (sq)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26