Perkuat Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Pemkab Nunukan Gandeng BNPPDT Gelar Bimtek

BIMTEK : Asisten Pemerintah dan Kesra Nunukan, Muhammad Amin memberikan sambutan saat Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan belum lama ini.
BIMTEK : Asisten Pemerintah dan Kesra Nunukan, Muhammad Amin memberikan sambutan saat Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan belum lama ini.

NUNUKAN – Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan dan desa terus menjadi perhatian Pemkab Nunukan. Hal ini dilakukan agar percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kian terasa hingga ke kawasan perbatasan.

Seperti yang terpantau dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Nunukan yang digelar pada Selasa (10/11/26) lalu. Kegiatan ini melibatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) sebagai narasumber utama dalam Bimtek tersebut.

Tujuannya, untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan dan desa sebagai upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara. Tampak dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, S.H., M.H., Asdep Infrasturktur Penerintahan BNPPRI DR. H. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., Kepala OPD Terkait, dan diikuti para Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Nunukan.

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Mewakili Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Muhammad Amin, SH menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penguatan keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga harus diiringi dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan negara yang memiliki posisi sangat strategis. Wilayah kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki banyak desa yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, pembangunan desa menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian bersama, mengingat kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, aparatur kecamatan dan desa dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusun perencanaan, serta mengelola anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas, terutama dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing desa. Ia juga menekankan agar kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian materi, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang diskusi, berbagi pengalaman, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Selain peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintahan juga menjadi perhatian penting. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri.

“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Nunukan terus berkembang, semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu pula, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, SH, MH., juga menyampaikan, selain penguatan tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan lintas tingkatan juga untuk mendorong kerja sama antardesa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, termasuk melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan pembentukan BUM Desa Bersama. Edi Nur Habad pun berharap melalui kegiatan Bimtek tersebut, para peserta dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kemandirian desa.

"Percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar desa-desa di wilayah perbatasan mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya. (adv)

 

Artikel Terkait