TARAKAN – Transportasi laut menjadi salah satu sumber tekanan harga yang paling menonjol di Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang Agustus 2026. Di tengah karakteristik wilayah yang bergantung pada konektivitas antardaerah melalui jalur laut, kenaikan tarif angkutan tercatat menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Kaltara.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara Agus Taufik mengatakan, inflasi Kaltara pada Agustus 2026 tercatat 2,17 persen secara tahunan atau year on year (y-on-y). Sementara secara bulanan, inflasi berada di level 0,23 persen dan secara tahun kalender mencapai 1,44 persen.
Menurutnya, angka tersebut masih menunjukkan kondisi inflasi yang relatif terkendali. Namun, struktur penyumbang inflasi memperlihatkan bahwa sektor transportasi perlu mendapat perhatian karena memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas masyarakat di Kaltara.
“Kalau kita lihat, pergerakan inflasi ini masih cukup terkendali. Memang ada beberapa komponen yang naik, tetapi ada juga komponen lain yang justru memberikan tekanan ke bawah. Jadi kita melihatnya tidak dari satu komoditas saja,” kata Agus.
Dalam catatan inflasi Agustus, angkutan laut memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi bulanan, yakni 0,12 poin. Kontribusi tersebut lebih tinggi dibandingkan daging ayam ras sebesar 0,05 poin, sawi 0,04 poin dan kangkung 0,03 poin.
Besarnya kontribusi angkutan laut tidak terlepas dari kondisi geografis Kaltara. Jalur laut masih menjadi salah satu sarana utama yang menghubungkan wilayah-wilayah di provinsi tersebut, baik untuk perjalanan masyarakat maupun distribusi barang.
“Memang karakteristik Kaltara ini berbeda dengan daerah lain. Kita punya wilayah yang cukup luas dan konektivitas antardaerahnya banyak menggunakan transportasi laut. Jadi tarif angkutan itu perlu kita lihat karena ada kaitannya dengan aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Kenaikan tarif angkutan laut tidak hanya berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan penumpang. Transportasi juga menjadi bagian dari rantai distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.
Ketika ongkos pengiriman barang mengalami perubahan, biaya distribusi berpotensi ikut bergerak. Kondisi tersebut pada akhirnya perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi harga barang yang diterima konsumen, terutama di wilayah yang pasokannya masih bergantung pada daerah lain.
Di sisi lain, tekanan inflasi dari transportasi pada Agustus berjalan beriringan dengan pergerakan harga sejumlah komoditas pangan.
Meski demikian, tidak seluruh komponen memberikan tekanan ke atas. Sejumlah komoditas justru menjadi penahan inflasi, antara lain tomat, bawang merah, angkutan udara, bensin dan beras.
“Setiap bulan itu memang bisa berbeda. Ada komoditas yang bulan ini memberikan tekanan, bulan berikutnya bisa saja berubah. Karena itu kita perlu terus melihat pergerakannya, termasuk faktor apa yang menyebabkan harga itu naik atau turun,” jelas Agus.
Sementara itu, Kota Tarakan mencatat inflasi tahunan sebesar 2,91 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Kaltara yang berada di level 2,17 persen.
Sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi di Kaltara, Tarakan memiliki kebutuhan pasokan barang yang sebagian berasal dari luar wilayah. Karena itu, biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga.
Agus mengatakan, perubahan biaya angkutan perlu dilihat lebih jauh untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap harga barang di tingkat konsumen.
“Tarakan memang banyak menerima pasokan dari luar. Kondisi seperti ini membuat distribusi menjadi penting. Ketika biaya angkutan berubah, kita tentu perlu melihat apakah ada pengaruhnya terhadap harga barang yang masuk ke Tarakan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat pengendalian inflasi tidak cukup hanya berfokus pada komoditas yang mengalami kenaikan harga. Faktor transportasi dan distribusi juga perlu menjadi bagian dari pemantauan.
BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara terus melihat sumber tekanan secara lebih rinci, termasuk faktor pasokan, distribusi hingga perubahan permintaan.
Dengan pendekatan tersebut, kenaikan harga pada satu komponen dapat ditelusuri penyebabnya sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat disesuaikan dengan persoalan di lapangan.
“Harus dilihat sumbernya. Apakah karena pasokan, distribusi, permintaan, atau faktor lainnya. Dari situ kita bisa menentukan apa yang perlu dilakukan. Jadi pengendalian inflasi memang harus berdasarkan kondisi di lapangan,” pungkas Agus. (rz)