Kaltara

TARAKAN – Steve Singgih Wibowo kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kalimantan Utara untuk masa bakti 2025–2029. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Perpani Kaltara yang digelar di meeting room Hotel Royal Tarakan, Sabtu (6/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Steve menegaskan, kepengurusan baru akan menghadapi tantangan lebih besar, terutama terkait ketersediaan anggaran pembinaan atlet dan kebutuhan perlengkapan panahan yang semakin mahal.

“Aklamasi, iya aklamasi. Ini cuma saya yang daftar. Terima kasih teman-teman sudah mempercayai lagi. Tapi ke depan tantangannya berat, karena kita harus cari anggaran untuk prestasi ini. Kalau tidak ada anggaran, berat. Panah ini mahal sekali,” ujarnya.

Steve menilai, upaya pemenuhan kebutuhan atlet tidak bisa sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah maupun KONI, yang disebutnya terus mengalami penurunan. Ia menyarankan pemerintah daerah mulai serius menggerakkan perusahaan-perusahaan di Kaltara untuk menjalankan program Bapak Angkat melalui skema CSR, seperti perusahaan tambang, kehutanan, hingga energi.

“CSR kita ini banyak. Tambang, hutan, dan segala macam. Sebetulnya bisa, cuma belum digerakkan pemerintah. Dulu zaman  Gubernur sebelumnya pernah mau undang pengusaha jadi Bapak Angkat, tapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan,” katanya.

Steve bahkan mendorong adanya perubahan aturan CSR agar tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga dapat mengalir ke sektor olahraga. “CSR itu bisa dirubah sebenarnya. Jangan hanya untuk masyarakat. Paling tidak bisa juga untuk olahraga, supaya perusahaan di Kaltara bisa nyumbang. Yang di bola bantu bola, yang di panahan bantu panahan. Itu pola pikir yang harus dirubah,” tegasnya.

Dalam kondisi minim anggaran, ia menyebut orang tua atlet masih menjadi pihak yang paling banyak berkorban menyediakan perlengkapan latihan, terutama anak panah yang harganya sangat tinggi dan mudah rusak akibat intensitas latihan.

“Rata-rata yang memberikan anak panah itu orang tua atlet. Kalau busur rusak, mereka juga yang bantu. Kita sebagai pengurus mau mengandalkan anggaran susah.” ungkap Steve.

Ia menjelaskan, kebutuhan anak panah untuk satu atlet bisa sangat besar. “Anak panah untuk event nasional itu Rp1,5 juta per lusin. Kalau ringkep atau kopon sudah Rp8 juta per lusin. Sementara sehari latihan bisa 300 sampai 600 tembakan. Rusak satu saja sudah repot, karena beli harus selusin, tidak bisa ecer,” ungkapnya lagi.

Steve juga menyinggung turunnya anggaran KONI yang berdampak langsung pada pembinaan olahraga termasuk panahan.

“Anggaran dari KONI turun. Perubahan cuma Rp1 miliar. Tahun depan katanya cuma Rp3 miliar, itu pun belum tentu. Kalau turun lagi, sedikit kegiatan bagaimana?,” terangnya.

Ia menyebut, dalam beberapa event, pengurus harus menalangi biaya terlebih dahulu karena anggaran belum kunjung cair. “Yang kemarin itu kita habis Rp100 juta lebih. Tapi belum cair juga. Mungkin yang cair tidak sesuai. Akhirnya jadi hutang lagi tahun depan,” ucapnya.

Meski demikian, Steve tetap optimistis bahwa panahan Kaltara bisa terus berkembang, terbukti dengan antusiasme peserta pada beberapa event terbuka yang mencapai lebih dari 140 peserta. Ia berharap pemerintah dapat memberi perhatian lebih, serta orang tua atlet tetap semangat mendampingi anak-anaknya.

“Panahan ini berkembang, tinggal motivasi orang tua lagi. Kalau orang tuanya lemah, ya lemah juga anaknya. Kita berharap pemerintah bisa memberi perhatian, terutama untuk anak-anak yang latihan setiap hari,” tutupnya. (rz)

SANDAKAN, SABAH – Pertemuan forum sosial ekonomi bilateral antara Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sabah-Malaysia yang baru saja usai di Sandakan menandai langkah signifikan menuju integrasi ekonomi regional yang lebih mendalam.

Delegasi Kaltara dari berbagai instansi secara maraton membahas enam pilar utama kerja sama, yang secara kolektif berpotensi mentransformasi kawasan perbatasan dari zona penyangga menjadi “koridor pertumbuhan” strategis di jantung Kalimantan Utara.

Arah utama pembahasan adalah menghilangkan hambatan non-tarif dan meningkatkan infrastruktur untuk mendorong perdagangan dan investasi yang selama ini tertahan.

Titik sentral dari kesepakatan yang akan dibawa ke meja Soseknas (Sosial Ekonomi Nasional) adalah percepatan integrasi ekonomi. Ini bukan sekadar pertukaran barang, melainkan upaya mendasar untuk menyinkronkan kebijakan.

Isu kewenangan pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial; para delegasi menyadari bahwa kesepakatan lokal tidak akan efektif tanpa payung hukum bilateral yang kuat, yang hanya dapat dijamin melalui persetujuan di tingkat Soseknas.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara, Dato Iqro Ramadhan S. Sos., M.Si, menyebut bahwa sinkronisasi regulasi ini diproyeksikan dapat mengurangi biaya transaksi hingga 15% bagi pelaku usaha lintas batas.

Pengembangan infrastruktur perbatasan menjadi sorotan utama. Pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Nyamuk, Sebatik dan Semengaris-Serudung dipandang sebagai kunci. PLBN ini bukanlah sekadar gerbang fisik, melainkan sebuah “nodus logistik cerdas” yang akan meminimalkan waktu tunggu dan birokrasi, didukung oleh sistem smart border management.

Dato Iqro Ramadhan menegaskan bahwa kajian ekonomi yang diusulkan harus memodelkan bagaimana arus barang dan jasa yang dipercepat ini akan memicu multiplier effect bagi ekonomi Kaltara, terutama di sektor jasa dan logistik. Visi ekonomi Kaltara memerlukan koneksi global yang lebih baik.

Bandara Juwata Tarakan yang sudah ditingkatkan menjadi bandara internasional adalah prasyarat fundamental. Dalam konteks ilmu logistik, bandara internasional akan mengubah Tarakan menjadi “hub distribusi sekunder” yang menghubungkan Kalimantan dengan Asia Tenggara, mengurangi ketergantungan pada rute maritim panjang.

“Ini akan memfasilitasi ekspor produk Kaltara bernilai tinggi dan impor bahan baku penting secara lebih efisien,” jelas Dato Iqro.

Mekanisme perdagangan barter (barter trade), meskipun tradisional, masih dominan di perbatasan. Namun, untuk menjamin legalitas dan transparansi, forum mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus untuk mengatur perdagangan ini. Badan ini akan beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi sirkular mikro, memastikan nilai tukar yang adil dan meminimalkan penyelundupan. Ini adalah upaya edukatif untuk mengangkat praktik tradisional ke dalam kerangka ekonomi formal.

Kesepakatan untuk menyelenggarakan Forum Investasi Kaltara-Sabah secara bergantian adalah strategi proaktif untuk menarik modal. Dengan mempromosikan peluang, terutama di sektor energi, pertanian, dan pariwisata, kedua wilayah berupaya menciptakan arus modal timbal balik.

Keterbukaan investasi ini tidak hanya membawa dana, tetapi juga transfer teknologi dan praktik bisnis terbaik (best practices) dari Sabah ke Kaltara.

Dalam ranah regulasi, kedua pihak sepakat bahwa kapal barang Indonesia menuju Malaysia harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat. Ini bukan penghalang, melainkan mekanisme perlindungan yang meningkatkan keselamatan dan kredibilitas. Standarisasi armada niaga ini penting untuk mengamankan rantai pasok maritim dan mengurangi risiko kerugian yang dapat mengganggu alur perdagangan.

Perdagangan yang didorong oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menunjukkan komitmen untuk menjadikan sektor swasta sebagai akselerator utama pertumbuhan.

Kadin diharapkan menjadi jembatan informasi dan fasilitator negosiasi bisnis, memastikan bahwa inisiatif di tingkat pemerintah diterjemahkan menjadi kontrak dan kegiatan ekonomi riil di lapangan, sejalan dengan prinsip kemitraan publik-swasta yang dianut.

Sektor perikanan, khususnya komoditas rumput laut, menghadapi isu lintas batas yang kompleks. Forum ini menegaskan perlunya solusi terpadu. Secara ilmiah, rumput laut merupakan komoditas bio-ekonomi penting. Penanganan yang tepat, melibatkan penetapan zona budidaya bersama dan standarisasi mutu produk, akan memaksimalkan nilai ekspor dan kesejahteraan petani di kedua sisi.

Meskipun fokusnya ekonomi, inisiatif pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang vital. Pembukaan sekolah Indonesia di Tawau untuk anak-anak TKI di Sabah adalah upaya edukatif untuk menjamin keberlanjutan modal manusia.

Pendidikan yang layak memastikan generasi perbatasan di masa depan memiliki keterampilan yang relevan untuk berpartisipasi dalam koridor ekonomi yang sedang dibangun ini.

Aspek kesehatan menjadi penunjang stabilitas ekonomi. Kesepakatan pertukaran informasi penyakit menular adalah tindakan pencegahan yang penting. Stabilitas kesehatan populasi perbatasan, termasuk para TKI, secara langsung mempengaruhi produktivitas dan mengurangi risiko gangguan pada operasi bisnis dan rantai pasok.

“Ini adalah strategi manajemen risiko biologis dalam konteks ekonomi perbatasan,” jelas Dato Iqro Ramadhan.

Secara keseluruhan, pertemuan Sosek Malindo di Sandakan ini berhasil merumuskan cetak biru yang padat dan ambisius. Meskipun masih memerlukan validasi di tingkat Soseknas, visi untuk mengubah Kaltara dan Sabah menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Borneo Utara telah terpahat jelas.

“Keberhasilan implementasi tergantung pada kecepatan pemerintah pusat Indonesia dalam menindaklanjuti usulan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk membumikan semua kesepakatan di lapangan,” tuntas Dato Iqro melalui sambungan telepon malam tadi sekira Pk. 23.00 Wita. (1ku)