JAKARTA – Yudhi Indra Gunawan, SH., MH resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara oleh Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST Burhanudin, SH., MM. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Utama Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis, (23/10/2025) pk. 10.00 WIB.
Disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Kaltara, Andi Sugandi mengatakan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung, disaksikan oleh jajaran tinggi Kejaksaan RI, termasuk Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Dr. Undang Mugopal, SH., M.Hum dan Sekretaris JAM Pidsus Andi Herman, SH., MH.
Yudhi Indra Gunawan sebelumnya menjabat sebagai Direktur C pada JAM Pidum, sebuah posisi strategis yang menangani perkara pidana umum dengan kompleksitas tinggi. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di wilayah Kalimantan Utara.
“Sebelum menduduki posisi Direktur C, Pak Yudhi juga pernah menjabat Wakajati Kepulauan Riau dan Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung RI,” ujarnya kepada satukaltara.com
Rekam jejaknya ini menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang matang dan pemahaman mendalam terhadap dinamika kelembagaan. Penunjukan Yudhi sebagai Kajati Kaltara dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat institusi penegakan hukum di wilayah perbatasan.
Kejati Kaltara kini memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Yudhi Indra Gunawan. Dengan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung dan jajaran internal, langkah-langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum di daerah akan segera digulirkan.
Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan penindakan hukum. Namun dengan latar belakang yang kuat di bidang pidana umum dan manajemen kelembagaan, Yudhi diharapkan mampu mendorong sinergi antara Kejati Kaltara dan aparat penegak hukum lainnya, serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
Kehadiran Yudhi di Kaltara membawa harapan baru bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Selain memperkuat penegakan hukum, ia diharapkan turut berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan edukasi hukum yang inklusif.
Pelantikan ini juga menjadi bagian dari rotasi dan promosi pejabat struktural Kejaksaan RI yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan profesionalisme lembaga. Proses ini dilakukan secara berkala untuk memastikan regenerasi kepemimpinan yang berintegritas dan adaptif terhadap tantangan zaman. (2ku)