Nunukan

  • Rombak 17 Kabinet, Bupati Nunukan Tekankan Kerja Terbaik

    NUNUKAN – Siapa saja pejabat yang bakal terkena rotasi jawaban –khususnya pejabat eselon II– akhirnya terjawab. Bupati Nunukan, Haji Irwan Sabri menjawabnya saat melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan di ruang pertemuan lantai V, Kantor Bupati Nunukan, Senin 10 November 2025, tadi.

    Berdasarkan data yang didapatkan satukaltara.com, sebanyak 17 orang pejabat eselon II mengikuti pelantikan ini. Namun, tak seperti yang isu yang menghangat di lapangan, pejabat yang dilantik ternyata masih sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Kabupaten Nunukan.

    “Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati Nunukan, Haji Irwan Sabri usai pelantikan.

    Irwan Sabri juga menyampaikan, proses pengisian jabatan telah melalui tahapan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, integritas, rekam jejak, serta hasil evaluasi kinerja. Pejabat yang baru dilantik diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

    “Nunukan berada di wilayah strategis sebagai beranda terdepan NKRI. Maka pejabat Eselon II harus menjadi motor birokrasi — bukan sekadar pelaksana rutinitas,” tegas Irwan Sabri dikutip Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Nunukan.

    Pelantikan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan untuk memperkuat efektivitas birokrasi, meningkatkan kecepatan layanan, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dia juga menegaskan, Pemkab Nunukan mendukung penuh pelaksanaan Program Strategis Nasional serta implementasi 17 Arah Baru Menuju Perubahan sebagaimana tertuang dalam visi-misi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025–2029. Mereka pun diminta fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, dan tidak ragu melakukan terobosan sepanjang tetap dalam koridor hukum.

    “Bukan hanya dokumen visi. Ini roadmap. Ini arah gerak kita. Saya ingin seluruh pejabat Eselon II menjadi lokomotif pelaksana perubahan, bukan hanya pembaca konsep,” tegas pria yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Nunukan ini.

    Adapun penguatan tata kelola pemerintahan Pemkab Nunukan saat ini berjalan melalui lima prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan wilayah perbatasan, transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan pangan–energi–lingkungan hidup, serta peningkatan integritas dan disiplin kerja aparatur. Irwan Sabri menekankan agar pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, melakukan konsolidasi internal, memahami visi misi kepala daerah, serta merumuskan langkah strategis program kerja secara efektif dan terukur.

    “Tunjukkan kinerja terbaik, jaga integritas, dan hadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Nunukan yang kita cintai bersama,” pungkas Bupati.

    Daftar pejabat yang dilantik  :

    1. ABDUL HALID, S.T., M.A.P
    Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

    2. ABDUL MUNIR, S.T., M.A.P.
    Kepala Dinas Perhubungan

    3. ALIMUDDIN, S.T., M.T.
    Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

    4. ARIEF BUDIMAN, S.Pt., M.Si.
    Kepala Dinas Komunikasi, informatika, Stastistik Dan Persandian 

    5. H. ASMAR, S.E., M.A.P
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    6. Drs. SYAFARUDIN
    Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

    7. FITRAENI, S.Sos.
    Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan

    8. JUNI MARDIANSYAH, A.P.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan

    9. KAHARUDDIN, S.S.
    Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    10. MASNIADI, S.Hut., M.A.P
    Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

    11. MUHAMMAD AMIN, S.H.
    Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

    12. MUHTAR, SH., M.Si.
    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

    13. ROBBY NAHAK SERANG, S.H.
    Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

    14. SABRI, ST., M.Si.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah

    15. SIRAJUDDIN, S.Sos.
    Asisten Administrasi Umum

    16. SUHADI, S.Hut., M.Sc.
    Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

    17. H. SURA’I, S.Sos., M.A.P.
    Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan DAN Olah Raga Serta Pariwisata

    Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Pemkab Nunukan

  • Kaltara-Sabah Teken Enam Poin Krusial Dalam Pertemuan Sosek Malindo di Sabah

    SANDAKAN, SABAH – Pertemuan forum sosial ekonomi bilateral antara Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sabah-Malaysia yang baru saja usai di Sandakan menandai langkah signifikan menuju integrasi ekonomi regional yang lebih mendalam.

    Delegasi Kaltara dari berbagai instansi secara maraton membahas enam pilar utama kerja sama, yang secara kolektif berpotensi mentransformasi kawasan perbatasan dari zona penyangga menjadi “koridor pertumbuhan” strategis di jantung Kalimantan Utara.

    Arah utama pembahasan adalah menghilangkan hambatan non-tarif dan meningkatkan infrastruktur untuk mendorong perdagangan dan investasi yang selama ini tertahan.

    Titik sentral dari kesepakatan yang akan dibawa ke meja Soseknas (Sosial Ekonomi Nasional) adalah percepatan integrasi ekonomi. Ini bukan sekadar pertukaran barang, melainkan upaya mendasar untuk menyinkronkan kebijakan.

    Isu kewenangan pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial; para delegasi menyadari bahwa kesepakatan lokal tidak akan efektif tanpa payung hukum bilateral yang kuat, yang hanya dapat dijamin melalui persetujuan di tingkat Soseknas.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara, Dato Iqro Ramadhan S. Sos., M.Si, menyebut bahwa sinkronisasi regulasi ini diproyeksikan dapat mengurangi biaya transaksi hingga 15% bagi pelaku usaha lintas batas.

    Pengembangan infrastruktur perbatasan menjadi sorotan utama. Pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Nyamuk, Sebatik dan Semengaris-Serudung dipandang sebagai kunci. PLBN ini bukanlah sekadar gerbang fisik, melainkan sebuah “nodus logistik cerdas” yang akan meminimalkan waktu tunggu dan birokrasi, didukung oleh sistem smart border management.

    Dato Iqro Ramadhan menegaskan bahwa kajian ekonomi yang diusulkan harus memodelkan bagaimana arus barang dan jasa yang dipercepat ini akan memicu multiplier effect bagi ekonomi Kaltara, terutama di sektor jasa dan logistik. Visi ekonomi Kaltara memerlukan koneksi global yang lebih baik.

    Bandara Juwata Tarakan yang sudah ditingkatkan menjadi bandara internasional adalah prasyarat fundamental. Dalam konteks ilmu logistik, bandara internasional akan mengubah Tarakan menjadi “hub distribusi sekunder” yang menghubungkan Kalimantan dengan Asia Tenggara, mengurangi ketergantungan pada rute maritim panjang.

    “Ini akan memfasilitasi ekspor produk Kaltara bernilai tinggi dan impor bahan baku penting secara lebih efisien,” jelas Dato Iqro.

    Mekanisme perdagangan barter (barter trade), meskipun tradisional, masih dominan di perbatasan. Namun, untuk menjamin legalitas dan transparansi, forum mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus untuk mengatur perdagangan ini. Badan ini akan beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi sirkular mikro, memastikan nilai tukar yang adil dan meminimalkan penyelundupan. Ini adalah upaya edukatif untuk mengangkat praktik tradisional ke dalam kerangka ekonomi formal.

    Kesepakatan untuk menyelenggarakan Forum Investasi Kaltara-Sabah secara bergantian adalah strategi proaktif untuk menarik modal. Dengan mempromosikan peluang, terutama di sektor energi, pertanian, dan pariwisata, kedua wilayah berupaya menciptakan arus modal timbal balik.

    Keterbukaan investasi ini tidak hanya membawa dana, tetapi juga transfer teknologi dan praktik bisnis terbaik (best practices) dari Sabah ke Kaltara.

    Dalam ranah regulasi, kedua pihak sepakat bahwa kapal barang Indonesia menuju Malaysia harus memenuhi spesifikasi teknis yang ketat. Ini bukan penghalang, melainkan mekanisme perlindungan yang meningkatkan keselamatan dan kredibilitas. Standarisasi armada niaga ini penting untuk mengamankan rantai pasok maritim dan mengurangi risiko kerugian yang dapat mengganggu alur perdagangan.

    Perdagangan yang didorong oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menunjukkan komitmen untuk menjadikan sektor swasta sebagai akselerator utama pertumbuhan.

    Kadin diharapkan menjadi jembatan informasi dan fasilitator negosiasi bisnis, memastikan bahwa inisiatif di tingkat pemerintah diterjemahkan menjadi kontrak dan kegiatan ekonomi riil di lapangan, sejalan dengan prinsip kemitraan publik-swasta yang dianut.

    Sektor perikanan, khususnya komoditas rumput laut, menghadapi isu lintas batas yang kompleks. Forum ini menegaskan perlunya solusi terpadu. Secara ilmiah, rumput laut merupakan komoditas bio-ekonomi penting. Penanganan yang tepat, melibatkan penetapan zona budidaya bersama dan standarisasi mutu produk, akan memaksimalkan nilai ekspor dan kesejahteraan petani di kedua sisi.

    Meskipun fokusnya ekonomi, inisiatif pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang vital. Pembukaan sekolah Indonesia di Tawau untuk anak-anak TKI di Sabah adalah upaya edukatif untuk menjamin keberlanjutan modal manusia.

    Pendidikan yang layak memastikan generasi perbatasan di masa depan memiliki keterampilan yang relevan untuk berpartisipasi dalam koridor ekonomi yang sedang dibangun ini.

    Aspek kesehatan menjadi penunjang stabilitas ekonomi. Kesepakatan pertukaran informasi penyakit menular adalah tindakan pencegahan yang penting. Stabilitas kesehatan populasi perbatasan, termasuk para TKI, secara langsung mempengaruhi produktivitas dan mengurangi risiko gangguan pada operasi bisnis dan rantai pasok.

    “Ini adalah strategi manajemen risiko biologis dalam konteks ekonomi perbatasan,” jelas Dato Iqro Ramadhan.

    Secara keseluruhan, pertemuan Sosek Malindo di Sandakan ini berhasil merumuskan cetak biru yang padat dan ambisius. Meskipun masih memerlukan validasi di tingkat Soseknas, visi untuk mengubah Kaltara dan Sabah menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Borneo Utara telah terpahat jelas.

    “Keberhasilan implementasi tergantung pada kecepatan pemerintah pusat Indonesia dalam menindaklanjuti usulan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk membumikan semua kesepakatan di lapangan,” tuntas Dato Iqro melalui sambungan telepon malam tadi sekira Pk. 23.00 Wita. (1ku)

Back to top button