NUNUKAN – Suasara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan perwakilan Pemkab Nunukan dan mahasiswa di Kantor DPRD Nunukan, Jumat (4/9/2026) berlangsung panas. Rapat yang diagendakan membahas persoalan beasiswa dan asrama mahasiswa tersebut terhenti lebih awal lantaran perwakilan mahasiswa memilih meninggalkan ruang rapat.
Berdasarkan informasi yang didapatkan media ini, di dalam forum tersebut, mahasiswa kembali mempertanyakan kejelasan program beasiswa Pemkab Nunukan yang sebelumnya telah mereka suarakan. Namun, tuntutan yang berisi permintaan transparansi data penerima, penambahan kuota dan besaran beasiswa, serta pemerataan dalam proses seleksi itu tidak mendapatkan jawaban dari Pemkab Nunukan hingga saat ini.
“Kami capek! Kami kecewa dengan hal ini. Tuntutan kami sudah tujuh bulan kami suarakan, namun tidak ada kejelasan. Semakin kami tertindas, maka kami akan semakin melawan!” ungkap perwakilan mahasiswa sebelum akhirnya meninggalkan ruangan rapat.
Sejumlah Anggota DPRD Nunukan sempat berusaha menahan mahasiswa agar tak meninggalkan rapat. Sampai akhirnya, seorang Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama berang lantas mengusir mereka dari ruang rapat.
“Keluar kau, keluar. Keluar, keluar! Pulang, pulang, pulang! pulaanngg!!” usir Andre dengan nada tinggi.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku, menyayangkan langkah mahasiswa meninggalkan ruang rapat. Mahasiswa, kata dia, seharusnya menghormati forum resmi yang telah disediakan DPRD untuk menampung dan mencari solusi atas tuntutan mereka.
“Mahasiswa tidak punya tata krama meninggalkan ruangan rapat secara tiba-tiba. Padahal kita sudah menerima dengan baik, harusnya pergi juga dengan cara yang baik,” ungkap Andre.
Ungkapan bernada kecewa serupa disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur. Menurutnya, RDP merupakan agenda formal yang digelar untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa. Seharusnya, mahasiswa memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan aspirasinya sehingga didengar langsung oleh pihak terkait.
“Saya sangat kecewa sekali melihat seorang mahasiswa dengan perilaku yang seperti itu,” kata pria yang akrab disapa Mansyur Rincing tersebut.
Seperti diketahui, tidak hanya persoalan beasiswa dan asrama, mahasiswa juga menyoroti uang pendaftaran beasiswa sebesar Rp800 ribu. Mereka meminta biaya tersebut dikembalikan kepada mahasiswa yang tidak lolos sebagai penerima beasiswa.
Mahasiswa juga menilai, terdapat ketimpangan dalam proses seleksi dan penyaluran bantuan pendidikan sehingga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuding adanya dugaan praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum di lingkungan pemerintahan. Namun, belum sampai pada penjelasan skema pungli, rapat tida-tiba menjadi tidak kondusif lantaran perwakilan mahasiswa memilih mengakhiri rapat dengan meninggalkan Kantor DPRD Nunukan. (ryn)