Tambang Emas Sekatak Hidupi Warga, Legalitas Masih Gantung
BULUNGAN – Aktivitas penambangan emas menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kecamatan Sekatak, Bulungan. Namun, di tengah perputaran ekonomi yang dihasilkan, kepastian hukum bagi penambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga terwujud.
Usulan penataan tambang rakyat yang sempat dibahas bersama DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) belum berlanjut ke tahap konkret. Pemerintah Kecamatan Sekatak masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah provinsi maupun pusat sebelum proses legalisasi dapat ditindaklanjuti.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sekatak, Roni Paembonan mengatakan, usulan pembentukan wilayah pertambangan rakyat sebenarnya telah disampaikan. Bahkan, persoalan tersebut sempat masuk dalam pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltara.
Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan di tingkat daerah.
"Beberapa waktu lalu memang ada usulan terkait tambang rakyat. Tetapi untuk tindak lanjutnya, kami masih menunggu regulasi dari pemerintah. Kewenangan pengaturan tambang rakyat ini ada di provinsi dan pusat," ujar Roni, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemerintah kecamatan belum dapat memastikan kapan usulan tersebut terealisasi. Tanpa kejelasan regulasi dan petunjuk teknis dari instansi berwenang, penataan aktivitas pertambangan belum bisa dilakukan secara resmi.
Padahal, dampak ekonomi dari aktivitas penambangan emas cukup dirasakan masyarakat Sekatak. Karena itu, keberadaan WPR dan IPR diharapkan menjadi jalan bagi warga untuk menjalankan kegiatan pertambangan dengan kepastian hukum, sekaligus membuka ruang pengawasan terhadap aktivitas di lapangan.
Kendati demikian, legalisasi tambang tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan kesesuaian tata ruang agar wilayah yang diusulkan tidak berbenturan dengan peruntukan lahan lain, termasuk kawasan perkebunan.
"Dari sisi ekonomi, aktivitas ini berdampak bagi masyarakat Sekatak. Terkait tata ruang, apakah usulan tersebut tidak beririsan dengan kawasan perkebunan, tentu harus dipastikan lebih dulu. Jika sesuai ketentuan, kami siap mendukung," tegasnya.
Berdasarkan pemetaan sementara, potensi kandungan emas di Kecamatan Sekatak ditemukan di sejumlah titik, di antaranya Desa Sekatak Buji dan Desa Tenggiling.
Namun, potensi sumber daya alam tersebut belum otomatis dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Masih diperlukan kajian, sinkronisasi tata ruang, serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagi masyarakat, kepastian WPR dan IPR menjadi penting agar aktivitas pertambangan yang selama ini menopang ekonomi warga tidak terus berada dalam ketidakjelasan hukum.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan kegiatan penambangan tidak mengabaikan keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Camat Sekatak menyatakan siap mengawal rencana tersebut apabila regulasi telah tersedia dan seluruh persyaratan teknis maupun tata ruang terpenuhi.
Kini, kelanjutan legalisasi tambang rakyat di Sekatak masih bergantung pada kepastian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Sementara potensi emas dan aktivitas ekonomi masyarakat telah lebih dahulu berjalan, payung hukum yang diharapkan warga belum juga terealisasi. (rk)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26