Viral Video Oknum Polisi di Meja Judi Pakyu, Kapolda Kaltara Pastikan Diproses
TARAKAN – Video seorang oknum polisi berinisial TS yang diduga berada di arena judi pakyu viral di media sosial. Menyikapi rekaman tersebut, Polda Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan tidak akan memberikan perlindungan kepada anggota yang terbukti terlibat perjudian.
Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik mengatakan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kaltara telah mengambil langkah untuk memeriksa dugaan keterlibatan personel tersebut.
Ia menegaskan, institusi kepolisian tidak akan melindungi anggotanya apabila terbukti melakukan pelanggaran, baik kode etik, disiplin maupun tindak pidana.
“Ya, Kabid Propam-nya sudah melakukan tindakan. Insyaallah, kami tidak akan melindungi anak buah kami yang ketahuan dan dapat dipastikan dia melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin, termasuk pidana,” tegas Andi.
Andi juga memastikan pemberantasan perjudian di wilayah Kaltara tidak hanya menyasar satu jenis aktivitas. Penindakan akan dilakukan terhadap berbagai bentuk perjudian, mulai dari sabung ayam, kupon putih hingga judi bola.
“Main-main judi kan enggak ada judi yang diizinkan di Indonesia. Nanti kan ada juga operasi untuk kupon putih yang lain. Secara simultan lah, Kapolsek, Kapolres. Yang namanya perjudian itu ya enggak ada tempat, termasuk judi bola,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas membenarkan bahwa TS telah dibawa ke Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan setelah informasi mengenai video tersebut diterima.
Menurutnya, informasi yang disampaikan awak media langsung ditindaklanjuti oleh jajarannya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dugaan pelanggaran yang dilakukan personel bersangkutan.
“Informasi yang kami terima melalui teman-teman media dan langsung kami tindak lanjuti. Benar, pada saat ini yang bersangkutan sudah berada di Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan. Kasus ini akan kami proses lebih lanjut dan kami akan merepresentasikan kepada masyarakat terkait pelanggaran yang sudah dilakukan,” ungkap Bonifasius.
Tidak hanya memeriksa TS, Polres Tarakan juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan anggota kepolisian lainnya dalam aktivitas perjudian tersebut.
Pemeriksaan melibatkan unsur Pengamanan Internal (Paminal) dan Propam. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah TS berada di lokasi seorang diri atau ada personel lain yang turut serta, sekaligus mengungkap peran masing-masing pihak.
“Tentunya itu akan kami lakukan penyelidikan dengan teman-teman Paminal dan Propam untuk melakukan pemeriksaan, apakah dalam melakukan kegiatan ini beliau sendiri atau ada keterlibatan oknum-oknum personel lain yang terlibat di situ untuk selanjutnya akan kita proses,” jelasnya.
Terkait sanksi, Bonifasius menyebut penanganan saat ini dilakukan melalui mekanisme kode etik Polri. Berat ringannya hukuman akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Ia menjelaskan, pelanggaran akan dikategorikan berdasarkan tingkatannya, mulai dari sedang hingga berat. Kategori tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sanksi terhadap personel yang bersangkutan.
“Untuk sanksinya, sampai sekarang ini kita proses dengan kode etik. Hukumannya nanti ditentukan setelah disidangkan melalui Komisi Kode Etik dan dilakukan penjenjangan terkait pelanggaran, apakah terkategori sebagai pelanggaran sedang atau berat. Itu yang nantinya memengaruhi jenis hukuman yang diberikan,” katanya.
Meski demikian, Kapolres tidak menutup kemungkinan perkara tersebut berkembang ke ranah pidana. Hal itu bergantung pada hasil pemeriksaan, khususnya untuk memastikan posisi dan peran TS dalam aktivitas perjudian yang terekam dalam video.
Apabila ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak sekadar berada di lokasi, tetapi turut mengelola kegiatan, menyediakan tempat atau bertindak sebagai penyelenggara perjudian, proses hukum pidana dapat dilakukan.
“Kalau misalkan nanti dalam pemeriksaan dikatakan dia di situ justru berlaku sebagai pengelola atau menyediakan tempat, itu nanti prosesnya bisa lari ke pidana dan sebagainya. Kita lihat dulu dari pemeriksaan,” ungkapnya.
Kemungkinan sanksi penurunan jabatan juga akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan keputusan sidang kode etik. Peran serta tingkat keterlibatan personel menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk hukuman.
Bonifasius menegaskan, penindakan tidak hanya berlaku terhadap TS. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan personel lain yang melakukan pelanggaran serupa maupun tindak pidana lainnya, termasuk perjudian, mereka juga akan diproses.
“Yang jelas tegas, kita akan melakukan tindakan tegas kepada semua personel, bukan sama yang bersangkutan saja. Bilamana nanti ke depannya ada personel-personel yang melakukan pelanggaran serupa atau pelanggaran pidana lain akan ditindak, termasuk dengan pelanggaran-pelanggaran seperti perjudian,” pungkasnya. (rz)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26