TARAKAN – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) menggandeng Anggota Komisi IV DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Mutu Tahun 2026 di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat, Kamis (30/4/2026). Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 09.00 hingga 10.30 WITA itu diikuti ratusan warga.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wali Kota Tarakan Khairul, Pelaksana Tugas Kepala BPPMHKP Whidi Anggraeni, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara Rukhi Syahyadin, serta perwakilan instansi terkait.
Dalam kegiatan tersebut, BPPMHKP menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Program ini merupakan bagian dari implementasi gerakan nasional yang mendorong masyarakat lebih selektif dalam memilih produk perikanan.
Plt Kepala BPPMHKP, Whidi Anggraeni mengatakan, ikan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Selain sebagai sumber protein, ikan juga mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh.
“Ikan bukan hanya konsumsi harian, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, penting memastikan produk yang dikonsumsi aman dan bermutu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kegiatan, BPPMHKP membagikan ratusan paket ikan kepada masyarakat. Jenis ikan yang didistribusikan adalah bandeng, yang dinilai mudah dijangkau dan memiliki kandungan gizi tinggi.
Menurut Whidi, ikan bandeng merupakan salah satu komoditas yang banyak tersedia di Kalimantan Utara serta kaya omega-3 yang baik bagi kesehatan.
“Kami memastikan ikan yang dibagikan dalam kondisi segar dan layak konsumsi. Selain mudah didapat, kandungan gizinya juga cukup tinggi,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hasan Saleh menyoroti pentingnya penguatan sektor perikanan, khususnya bagi nelayan di daerah. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR RI menjadi kunci mendorong kemajuan sektor tersebut.
Menurutnya, upaya membuka akses ekspor langsung ke pasar internasional menjadi salah satu langkah yang tengah didorong pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Kita ingin hasil perikanan dari daerah bisa langsung menjangkau pasar luar negeri tanpa melalui banyak perantara, sehingga nilai jualnya lebih optimal bagi nelayan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tantangan yang dihadapi nelayan, salah satunya fluktuasi harga bahan bakar yang berdampak pada biaya operasional melaut.
Kegiatan Bulan Mutu 2026 ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan yang aman dan berkualitas, sekaligus memperkuat sektor kelautan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah melalui sinergi bersama DPR RI. (rz)
