NUNUKAN – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat menggelar aksi di depan DPRD Nunukan, Rabu (6/5/2026), menyoroti kondisi buruh yang dinilai masih memprihatinkan. Orator aksi, Andi, menegaskan buruh belum mendapat perlindungan memadai dan masih rentan eksploitasi.
“Buruh kita masih belum mendapat perlindungan hak pekerja dan sangat rentan eksploitasi, padahal mereka punya peran penting dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pekerja kebersihan di bawah DLH yang menghadapi beban kerja tinggi, risiko penyakit, namun bergaji rendah.
Selain itu, banyak buruh di berbagai sektor belum dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD). “APD yang penting untuk keselamatan kerja saja masih belum mereka dapatkan. Kami minta pemerintah melihat ini dengan serius,” tegasnya.
Orator lainnya, Firman, menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi buruh, termasuk pekerja migran. “Perlindungan hukum bagi buruh adalah hak konstitusional yang harus dipenuhi negara,” katanya.
Isu lain yang disorot adalah belum terealisasinya Perda rumput laut. Jefri menyebut regulasi ini penting bagi petani. “Sudah setahun, janji Perda rumput laut seakan hilang, padahal ini menyangkut ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Nunukan, Gat Khaleb, menyatakan dukungan terhadap tuntutan buruh. “Kami mendukung kesejahteraan buruh dan akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah,” katanya.
Ia menjelaskan penetapan upah merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara DPRD berperan dalam pengawasan.
Terkait APD, Gat mengakui kesadaran perusahaan masih rendah. “Ini menjadi evaluasi untuk pengawasan yang lebih ketat ke depan,” ujarnya.
Sementara soal Perda rumput laut, ia menyebut kewenangan pengelolaan laut berada di provinsi. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menindaklanjuti hal ini,” pungkasnya. (sym)