TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan memberikan sejumlah catatan penting terhadap pembangunan dan pelayanan publik dalam pembahasan LKPj Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna II Masa Persidangan II Tahun 2026, Senin (11/5/26).
Meski menerima LKPj tersebut, DPRD meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis yang dinilai masih menjadi persoalan mendasar di masyarakat.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto mengatakan, salah satu sorotan utama ialah mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Pratama Bunyu yang hingga kini belum memiliki kejelasan kelanjutan proyek.
“Masalah rumah sakit Bunyu sampai saat ini masih terkendala dan belum ada kelanjutannya. Itu juga menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
DPRD menilai terhentinya pembangunan rumah sakit berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat Bunyu. Legislator juga meminta alat kesehatan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan sementara di Puskesmas Bunyu.
Selain itu, DPRD menyoroti pembangunan Puskesmas Tanah Kuning yang belum terealisasi akibat persoalan lahan serta meminta pemerataan tenaga kesehatan hingga ke desa-desa.
Layanan BPJS juga menjadi perhatian. DPRD meminta Dinkes, BPJS Kesehatan dan RSUD dr Soemarno Sosroatmodjo lebih aktif melakukan sosialisasi mekanisme layanan BPJS agar tidak memicu keluhan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, DPRD menilai kondisi jalan penghubung antar kecamatan masih memprihatinkan, di antaranya ruas Tanjung Selor–Peso, Tanjung Selor–Tanah Kuning, hingga Tanjung Palas–Salimbatu.
“Infrastruktur jalan menjadi kebutuhan dasar masyarakat karena menyangkut mobilitas warga, distribusi barang, hingga akses pendidikan dan kesehatan,” kata Riyanto.
DPRD juga meminta percepatan penyelesaian jembatan Desa Sajau Hilir, jalan KM 56 perbatasan Bulungan-Berau, serta perbaikan jalan di Kecamatan Bunyu yang masih belum diaspal di sejumlah titik.
Di bidang pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya realisasi DAK Fisik SD yang hanya mencapai 28,61 persen. Banyak sekolah juga disebut belum memiliki pagar, sementara SMP Negeri 2 Tanjung Selor masih kekurangan ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan dan laboratorium.
“Ada sekolah yang ruang guru dan ruang kepala sekolahnya belum tersedia. Itu juga menjadi perhatian kami agar bisa segera dilengkapi,” ungkap Riyanto.
Selain itu, DPRD meminta penyelesaian konflik agraria dan batas desa serta penyesuaian RTRW Desa Tanah Kuning menjadi 1.700 hektare untuk mendukung kawasan permukiman PSN.
Di tengah penurunan kondisi fiskal daerah, DPRD mendorong pemerintah lebih fokus pada program prioritas dan optimalisasi PAD.
“Harapan kami rekomendasi yang disampaikan DPRD ini bisa segera ditindaklanjuti di tahun 2026,” tutup Riyanto. (rm)
