TANJUNG SELOR – Pembangunan jalan strategis penghubung Malinau–Krayan sepanjang 202 kilometer masih menghadapi tantangan besar. Hingga kini, ruas yang menjadi urat nadi kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) itu baru memiliki 37 kilometer jalan beraspal. Untuk menuntaskan akses hingga tembus ke Krayan dan wilayah perbatasan, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp5 triliun.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Tribakti Mulianto mengatakan, ruas Malinau–Krayan merupakan bagian dari Koridor Akses 1 dari empat koridor jalan perbatasan yang sedang dikembangkan pemerintah di Kaltara.
Secara keseluruhan, panjang empat koridor tersebut mencapai 920 kilometer, dengan sekitar 666 kilometer di antaranya merupakan jalan paralel perbatasan.
Dari total 202 kilometer ruas Malinau–Krayan, sebanyak 26 kilometer telah berstatus jalan nasional dan beraspal penuh. Sementara 11 kilometer lainnya juga sudah beraspal meski masih dalam rencana penetapan sebagai jalan nasional. “Total yang sudah beraspal saat ini 37 kilometer,” ujar Tribakti.
Pemerintah juga telah mengontrak dua paket pekerjaan, yakni Malinau Samamu I dan II, pada Desember 2024 dengan nilai proyek sekitar Rp220 miliar. Paket pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2027 dan akan menambah jalan beraspal sepanjang 14 kilometer. “Jadi 37 ditambah 14 menjadi 51 kilometer yang sudah teraspal pada akhir 2027,” katanya.
Selain pembangunan aspal, saat ini telah terbentuk badan jalan sepanjang 15 kilometer yang tinggal menunggu tahap pengerasan. Namun, segmen tersebut masih belum memiliki program lanjutan.
Tribakti menjelaskan, kendala lain yang selama ini menyebabkan akses sering terputus adalah belum tersedianya dua jembatan permanen di titik strategis, yakni Jembatan Samamu dan Jembatan Binuang.
Kedua proyek jembatan tersebut saat ini tengah memasuki proses lelang dengan total anggaran sekitar Rp55 miliar. “Dua jembatan ini yang menyebabkan ketika hujan besar sungainya tidak bisa dilewati sehingga jalur terputus. Kalau jembatan sudah terbangun, jalan akan tersambung,” jelasnya.
Apabila proses kontrak berjalan sesuai rencana, kedua jembatan tersebut ditargetkan rampung pada 2027.
Meski demikian, pembangunan jalan perbatasan ini tidak mudah. Medan yang berat dan akses yang terbatas membuat proses mobilisasi material menjadi sangat rumit dan mahal.
Menurut Tribakti, material konstruksi, termasuk rangka jembatan sepanjang 5,5 meter, harus diangkut secara bertahap dengan berpindah-pindah kendaraan karena kondisi jalan belum memungkinkan dilalui truk kontainer secara langsung. “Di satu titik diturunkan, dipindah ke kendaraan lain, lalu di titik berikutnya dipindahkan lagi. Sistemnya saling jemput,” ujarnya.
Untuk menuntaskan seluruh ruas Malinau–Krayan hingga terhubung ke wilayah perbatasan, pemerintah memperkirakan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp5 triliun. Jika ditargetkan selesai dalam lima tahun, diperlukan alokasi anggaran sekitar Rp1 triliun per tahun.
Di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan dana pemeliharaan rutin sekitar Rp2 miliar per paket untuk setiap ruas sepanjang 40 kilometer guna menjaga jalan tetap dapat dilalui di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Tribakti berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terus mengalir, baik dalam proses perizinan maupun menjaga situasi yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan lancar.
Menurutnya, jika akses Malinau–Krayan berhasil tembus sepenuhnya, dampaknya akan sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
“Kalau jalannya mulus, perjalanan Malinau ke Krayan yang panjangnya 202 kilometer bisa ditempuh sekitar empat jam. Mobilitas barang dan orang akan meningkat, ekspor komoditas seperti kerbau, beras, dan garam bisa berkembang, serta fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dapat lebih optimal,” pungkasnya. (rm)