TANJUNG SELOR – Manajemen Telkomsel Regional Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di Kaltara usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kalimantan Utara, KNPI, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan instansi terkait. Perbaikan jaringan, terutama di Tanjung Selor yang belakangan kerap mengalami gangguan, menjadi fokus utama yang disepakati bersama.
Presiden Branch Project & Business Telkomsel Regional Kalimantan Utara (Kaltara) Janiato mengatakan, hasil RDP tersebut menjadi dasar komitmen seluruh pihak untuk mempercepat peningkatan kualitas jaringan. Telkomsel pun akan berupaya memenuhi target sesuai waktu yang telah disepakati.
“Hasil rapat ini sudah kami bahas bersama DPRD, KNPI, pemerintah provinsi, dan pihak terkait. Ini menjadi komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas jaringan. Kami berharap peningkatan layanan dapat kami selesaikan sesuai waktu yang telah disepakati,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Telkomsel menargetkan peningkatan kualitas jaringan dapat direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun. Menurutnya, waktu tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh rencana perbaikan berjalan sesuai komitmen.
“Kami akan memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin agar peningkatan kualitas jaringan dapat terealisasi sesuai komitmen,” katanya.
Janiato mengungkapkan, gangguan layanan yang selama ini terjadi dipengaruhi sejumlah faktor teknis, terutama sering terputusnya jaringan fiber optik sebagai tulang punggung transmisi data.
Kondisi tersebut diperparah dengan pemadaman listrik yang menyebabkan layanan terganggu karena kapasitas cadangan daya belum mampu menopang operasional dalam waktu lama.
“Kendala utama yang kami hadapi adalah sering terjadinya putus fiber optik, ditambah pemadaman listrik. Sementara kapasitas backup yang kami miliki belum mampu menopang layanan dalam durasi pemadaman yang cukup lama,” jelasnya.
Sementara itu, terkait masih adanya desa-desa yang belum terjangkau layanan seluler, Janiato menyebut sebagian besar berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut mengacu pada program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Untuk daerah 3T pada dasarnya sudah ada program dari BAKTI. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut dapat direalisasikan,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi antara Telkomsel, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan terus terjalin sehingga pemerataan akses telekomunikasi di Kalimantan Utara dapat dipercepat.
“Kami berharap kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak dapat terus berjalan sehingga pembangunan jaringan telekomunikasi di Kalimantan Utara semakin baik,” pungkasnya. (rm)
