TARAKAN – Bank Indonesia (BI) mengungkap sekitar 80 persen uang rupiah yang beredar di wilayah kepulauan Kalimantan sudah saatnya ditukar dengan uang layak edar. Meski masih dapat digunakan untuk bertransaksi, kondisi fisik uang dinilai tidak lagi ideal sehingga BI terus menggencarkan layanan penukaran hingga ke daerah kepulauan.
Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan sekaligus Koordinator Wilayah BI Kalimantan, Haris Munandar mengatakan, hasil survei tersebut menjadi dasar BI untuk memperluas layanan kas keliling dan penukaran uang di berbagai wilayah kepulauan. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menunggu uang menjadi sangat lusuh atau robek untuk menukarkannya.
“Dari hasil survei kami, sekitar 80 persen uang memang sudah waktunya ditukar. Tapi bukan berarti tidak layak edar. Alangkah baiknya masyarakat tidak menunggu uang benar-benar lusuh atau robek baru ditukar,” ujarnya.
Haris menjelaskan, layanan penukaran uang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki uang rusak atau lusuh. BI juga melayani penukaran ke pecahan yang lebih kecil guna memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari, seperti berbelanja di pasar maupun kebutuhan uang saku anak sekolah.
Menurutnya, tingginya kebutuhan uang layak edar di wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena akses layanan perbankan masih terbatas. Oleh sebab itu, BI berupaya memastikan seluruh uang yang dibawa dalam kegiatan kas keliling dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.
“Sepanjang masih tersedia, kami akan senang kalau bisa habis. Itu artinya uang yang kami bawa benar-benar dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Selain menyediakan layanan penukaran, BI juga terus mengedukasi masyarakat mengenai cara mengenali keaslian rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan bank komersial atau Kantor BI Tarakan apabila masih ragu terhadap keaslian uang yang dimiliki.
Ke depan, BI akan terus memperluas jangkauan layanan melalui Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Program tersebut kini tidak hanya menyasar pulau-pulau terluar, tetapi juga wilayah kepulauan lain yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap uang layak edar. “Ini bagian dari upaya kami mendekatkan layanan kepada masyarakat,” pungkas Haris. (rz)
