TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mempercepat peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mendorong ratusan pegawai yang belum bergelar diploma maupun sarjana mengikuti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kompetensi aparatur sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga profesional di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan pemetaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Bulungan pada 2024, terdapat lebih dari 500 ASN yang belum memiliki pendidikan diploma maupun sarjana.
Dari total sekitar 5.000 ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK, sebagian besar merupakan tenaga teknis umum yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, Program RPL yang ditawarkan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda menjadi solusi karena memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja ASN sehingga masa studi lebih singkat dan tidak mengganggu tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Program RPL ini sangat baik karena memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja yang dimiliki ASN. Dengan masa studi yang lebih singkat, mereka tetap dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikannya tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syarwani usai menerima kunjungan jajaran UWGM Samarinda di BKPSDM Bulungan, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah akan memprioritaskan ASN yang masih berada pada usia produktif agar investasi peningkatan kualitas SDM memberikan manfaat lebih panjang. Pemkab juga menargetkan setiap OPD, kecamatan hingga kelurahan memiliki minimal satu Sarjana Hukum untuk memperkuat kualitas produk hukum dan administrasi pemerintahan.
Selain kebutuhan tenaga hukum, Pemkab Bulungan masih memerlukan tenaga profesional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, akuntansi pemerintahan, serta tenaga teknis di bidang pekerjaan umum.
Kerja sama dengan perguruan tinggi juga diharapkan tidak hanya sebatas peningkatan jenjang pendidikan ASN, tetapi diperluas melalui riset untuk membantu penyelesaian persoalan daerah, seperti konflik kebun plasma sawit dan pengembangan pakan ternak mandiri. “Agar peternak kita tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah,” harapnya.
Pemkab Bulungan akan menindaklanjuti tawaran kerja sama UWGM melalui pembahasan bersama BKPSDM dan perangkat daerah agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan penguatan SDM aparatur. (rm)
