TANJUNG SELOR – Sebanyak 7.956 kepala keluarga di Kalimantan Utara (Kaltara) masih belum menikmati layanan listrik. Persoalan itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengejar dukungan pemerintah pusat hingga akhirnya memperoleh program pembangunan ketenagalistrikan senilai Rp471 miliar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Upaya itu dilakukan menindaklanjuti arahan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang agar persoalan kelistrikan yang masih membebani masyarakat segera dicarikan jalan keluar.
“Cukup kita ketahui bahwa arahan itu kemudian ditindaklanjuti bersama tim melalui serangkaian koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM,” kata Ferdy.
Menurut dia, sekitar 60 desa di Kaltara juga belum memperoleh pasokan listrik secara memadai. Kondisi geografis wilayah perbatasan, keterbatasan infrastruktur, serta mahalnya pembangunan jaringan menjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi pemerintah.
Pemprov Kaltara menargetkan persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Pemerintah berharap seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan perbatasan, pedalaman, terluar, dan terpencil, dapat menikmati listrik yang andal dan berkelanjutan.
Dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, Kaltara mendapatkan tiga program prioritas. Pertama, perluasan jaringan listrik di 62 lokasi dengan nilai sekitar Rp200 miliar. Kedua, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu di 16 lokasi senilai sekitar Rp250 miliar. Ketiga, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 3.600 rumah tangga dengan anggaran sekitar Rp21 miliar.
“Seluruh program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan mampu meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalimantan Utara,” ujar Ferdy.
Dukungan pemerintah pusat itu dinilai tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar. Akses listrik di wilayah yang selama ini tertinggal juga diharapkan membuka ruang bagi kegiatan ekonomi, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Bagi Kaltara, persoalan listrik bukan semata soal menyalakan lampu di rumah-rumah warga. Di kawasan perbatasan dan terpencil, ketersediaan energi menjadi salah satu penentu apakah aktivitas ekonomi dan pelayanan publik dapat tumbuh atau tetap tertinggal. (rk)
