TANJUNG SELOR – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Utara (Kaltara) disebut bukan persoalan ada atau tidaknya anggaran. Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltara menegaskan, setiap operasi pemadaman membutuhkan perhitungan matang, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi lintas instansi agar penanganan di lapangan berjalan efektif.
Klarifikasi itu disampaikan Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Dishut Kaltara Maryanto, S.Hut., M.P., menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut penanganan karhutla tidak menjadi prioritas lantaran terkendala anggaran.
Menurut Maryanto, satu kali operasi penanganan karhutla membutuhkan dukungan operasional dan logistik yang tidak sedikit. Kebutuhan tersebut antara lain bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin pompa air portabel dan kendaraan operasional maupun patroli, serta konsumsi bagi tim yang bekerja di lapangan.
“Bukan hanya soal personel. Ada kebutuhan mesin pompa pemadam, gulungan selang, nozzle, alat pelindung diri (APD), sarana komunikasi hingga drone untuk memantau titik panas atau hotspot,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).
Dia mengatakan, seluruh perangkat dan perlengkapan kesiapsiagaan terus dioptimalkan. Penanganan karhutla juga melibatkan tim gabungan yang terdiri atas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) Dishut Kaltara, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta unsur TNI dan Polri.
Terkait sumber pembiayaan, Maryanto menjelaskan, anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla berasal dari APBD Provinsi Kaltara. Dukungan juga berasal dari APBN melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.
“Besaran anggaran tahunan yang tersedia akan kami manfaatkan sebaik mungkin,” tegasnya.
Menurut dia, anggaran tersebut tidak hanya digunakan ketika kebakaran terjadi. Sebagian dialokasikan untuk patroli dan pengawasan wilayah rawan, pembentukan serta pembinaan MPA di kabupaten/kota, hingga pengadaan dan perawatan sarana-prasarana pemadaman.
“Termasuk operasi tanggap darurat pemadaman bersama tim gabungan ketika muncul titik api,” katanya.
Maryanto menegaskan, Dishut Kaltara terus melakukan pemantauan hotspot sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Data dan rekam jejak penanganan karhutla sejak 2025, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan ke depan. “Kami selalu bergerak dalam pemantauan hotspot. Jadi, ketika ada indikasi titik api, langkah penanganan akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Maryanto mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya. “Saya mengajak masyarakat ikut mencegah pembakaran lahan secara sembarangan yang berpotensi memicu karhutla, terutama di tengah kondisi rawan kebakaran,” pungkasnya. (rz)
