TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tak cukup hanya mengandalkan perencanaan dari balik meja. Kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di lapangan menjadi pertimbangan penting agar pembangunan jalan dan jembatan benar-benar tepat sasaran. Hal itu yang mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) turun langsung memetakan kebutuhan infrastruktur di kawasan Apau Kayan, Kabupaten Malinau.
Biro Administrasi Pembangunan Kaltara bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR Kaltara, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Perencanaan dan Evaluasi meninjau sejumlah ruas jalan dan jembatan di kawasan tersebut.
Peninjauan dilakukan di sejumlah wilayah, meliputi Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, dan Kayan Hilir. Tim tidak hanya melihat kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga memetakan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara Berly SE mengatakan, validasi kondisi di lapangan menjadi bagian penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Terlebih, pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman dan perbatasan memiliki tantangan geografis yang tidak ringan.
“Validasi ini juga dapat mempermudah dan memperkuat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan program pembangunan, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Berly, Selasa (1/9/2026).
Menurut dia, data yang diperoleh melalui peninjauan langsung akan menjadi bahan masukan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kebutuhan daerah, kata Berly, harus dapat diterjemahkan menjadi program yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
“Kami juga melihat kondisi pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Apau Kayan. Ini penting untuk memastikan data dan kondisi aktual di lapangan menjadi dasar dalam perencanaan ke depan,” ujarnya.
Berly menambahkan, pemantauan pembangunan akan terus dilakukan sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan evaluasi Biro Administrasi Pembangunan Kaltara. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan.
“Prinsipnya, kita ingin memastikan pembangunan yang direncanakan ke depan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan,” tegasnya.
Bagi masyarakat Apau Kayan, keberadaan jalan dan jembatan memiliki arti strategis. Infrastruktur tersebut menjadi penghubung antarkawasan, memperlancar mobilitas warga, sekaligus membuka akses terhadap aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Dengan sinergi pusat dan daerah yang semakin kuat, pembangunan infrastruktur di Apau Kayan diharapkan tidak sekadar mengejar pembangunan fisik, tetapi juga mampu membuka konektivitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (rk)
