TARAKAN – Pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara (Kaltara) tak lagi harus selalu menempuh jarak antarpulau hanya untuk mengecek dokumen, berkonsultasi soal mutu, atau memastikan persyaratan ekspor. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan menyiapkan Si Ikan Manta, layanan digital yang dirancang memangkas jarak pelayanan sekaligus mendampingi pelaku usaha yang ingin naik kelas hingga menembus pasar ekspor.
Platform tersebut diperkenalkan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) BPPMHKP Tarakan, Kamis (24/9/2026). Melalui Si Ikan Manta, pelaku usaha dapat berdiskusi dengan petugas, mengecek dokumen, memperoleh informasi persyaratan mutu dan ekspor, serta mendapatkan pendampingan secara virtual.
Kepala BPPMHKP Tarakan Piyan Gustaffiana mengatakan, kebutuhan setiap pelaku usaha berbeda. Karena itu, pendampingan tidak diberikan dengan pola seragam, melainkan disesuaikan dengan kesiapan dan potensi masing-masing usaha.
“Pelaku usaha ini kan kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kita melihat siapa yang memang mau naik kelas, kemudian kita dampingi. Jangan sampai semua kita perlakukan sama,” kata Piyan.
Pendampingan mencakup pemenuhan persyaratan dasar dan teknis, termasuk dokumen yang diperlukan bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.
BPPMHKP juga berkoordinasi dengan DPMPTSP agar proses perizinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pelaku usaha yang masih terkendala NIB, persyaratan dasar maupun persyaratan teknis dapat diarahkan ke layanan yang sesuai.
“Kalau ada pelaku usaha yang masih bingung dengan persyaratan dasar, NIB, persyaratan teknis, atau dokumen ekspor, kita bisa dampingi. Kalau memang perlu, kita antar ke PTSP supaya prosesnya tidak berhenti karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana,” ujarnya.
Menurut Piyan, Si Ikan Manta juga akan menjadi ruang untuk melakukan profiling dan pemetaan pelaku usaha di kabupaten dan kota se-Kaltara. Data tersebut digunakan untuk melihat pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang dan membutuhkan peningkatan kapasitas.
“Karakteristik Kaltara dari sisi demografi itu kepulauan. Kalau setiap pelayanan harus tatap muka, cost-nya cukup besar. Jadi kita kembangkan ruang diskusi virtual, ada help desk, bisa cek dokumen, profiling dan listing pelaku usaha,” katanya.
Penguatan pelayanan mutu juga diarahkan untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bunyu. BPPMHKP akan memastikan fasilitas yang dibangun tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Pengawasan nantinya mencakup fasilitas seperti cold storage dan pabrik es hingga proses penanganan ikan. “Kami pastikan cold storage-nya, pabrik esnya, esnya aman, kemudian penanganan ikannya juga proper. Itu yang kita jaga, sehingga ketika KNMP sudah beroperasi, produk yang dihasilkan berkualitas dan penanganannya sesuai dengan sistem jaminan mutu,” ujar Piyan.
Sementara itu, BPPMHKP bersama pihak terkait juga melakukan piloting dalam pelayanan pengawasan mutu dan ekspor.
Piyan mengatakan, uji coba sejauh ini berjalan baik dan belum menemukan pengiriman ekspor yang terhambat. Pola pelayanan yang sebelumnya menggunakan skema H-1 juga mulai dibuat lebih fleksibel sembari sistem dan standar operasional prosedur dievaluasi.
“Untuk piloting sejauh ini bagus. Tidak ada barang yang terhambat ekspornya. Memang awalnya kita coba dengan pola H-1, sekarang waktunya sudah lebih fleksibel,” katanya. (rz)
