Rakor RI–Malaysia di Long Nawang : Dorong Percepatan PLBN dan Penguatan Peran Masyarakat Adat
MALINAU – Upaya memperkuat sinergi kawasan perbatasan kembali digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau. Hal ini terlihat dalam rencana keduanya yang akan bekejasama dengan Pemerintah Malaysia dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas negara di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, pada 25 Maret 2026.
Rakor ini diproyeksikan menjadi forum strategis yang mempertemukan unsur pemerintah, tokoh adat, serta perwakilan dari Malaysia guna membahas berbagai isu krusial di wilayah perbatasan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan hubungan sosial budaya masyarakat lintas negara.
Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala menyebutkan, pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah pejabat penting dari kedua negara. Dari Indonesia, dijadwalkan hadir Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala bersama Bupati Malinau Wempi W. Mawa, serta jajaran lembaga adat dan masyarakat setempat.
Sementara itu, dari Malaysia akan hadir Wakil Menteri Digital Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, bersama rombongan dari Sarawak, termasuk perwakilan komunitas dan organisasi setempat. Menurut Ibau, rakor ini memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan bilateral, khususnya di kawasan perbatasan yang selama ini memiliki kedekatan historis dan kultural. Ia menegaskan, masyarakat Dayak di Indonesia dan Malaysia merupakan satu rumpun yang telah lama menjalin hubungan sosial secara turun-temurun.
“Momentum ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kawasan perbatasan,” ujarnya.
Lebih jauh, pertemuan ini juga diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah terpencil seperti Apau Kayan. Salah satu isu utama yang akan didorong dalam rakor tersebut adalah percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), khususnya dari pihak Malaysia. Keberadaan PLBN dinilai krusial sebagai pintu resmi mobilitas masyarakat sekaligus penggerak ekonomi kawasan.
“PLBN menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat perbatasan. Kami berharap ada komitmen konkret, terutama dari Malaysia, agar pembangunan bisa segera direalisasikan,” tegas Ibau.
Ia optimistis, kehadiran PLBN akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Dengan digelarnya rakor di Long Nawang, harapan masyarakat kini tertuju pada lahirnya langkah nyata, bukan sekadar wacana. Kawasan perbatasan diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, terhubung, dan sejahtera di masa mendatang. (rm)