Jelankan WFH, Pemkab Nunukan Siapkan Skema Seperti Hadapi Covid-19

NUNUKAN – Wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca libur Lebaran mulai disorot pemerintah daerah. Kebijakan ini mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh pihak melakukan langkah efisiensi energi menyusul melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya siap menyesuaikan kebijakan tersebut jika nantinya diterapkan secara nasional. Menurutnya, skema yang kemungkinan diterapkan tidak jauh berbeda dengan pola kerja saat pandemi Covid-19 pada periode 2020 hingga 2021 lalu.

“Kita menunggu seperti apa regulasinya dari Pemerintah Pusat. Kalau skema yang kita siapkan mirip-miriplah dengan mekanisme WFH saat Covid-19 kemarin,” ujar Iwan saat ditemui, Jumat (27/3/2026)

Ia menjelaskan, penerapan WFH nantinya tidak serta-merta membuat seluruh pegawai bekerja dari rumah. Beberapa sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap harus bekerja secara langsung di kantor. Misalnya pada sektor pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi masyarakat, maupun unit-unit layanan publik lainnya yang membutuhkan kehadiran petugas secara langsung.

Untuk sektor tersebut, Pemda Nunukan menyiapkan mekanisme sistem shifting atau pengaturan jadwal kerja bergantian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Bagi yang bekerja di fasilitas pelayanan publik seperti tenaga medis ataupun pelayanan masyarakat, kemungkinan akan ada sistem shifting agar pelayanan tetap berjalan,” jelasnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah daerah belum menetapkan skema final karena masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.

“Kita memiliki pola atau gambaran WFH mengacu saat darurat Covid-19. Tapi untuk implementasi WFH dalam rangka penghematan BBM, kita akan bahas kembali ketika aturannya sudah keluar,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak melakukan langkah penghematan BBM sebagai respons terhadap potensi gejolak harga dan pasokan minyak dunia. Kenaikan harga minyak global dipicu konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah, yakni perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Situasi geopolitik tersebut berdampak langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia, sehingga pemerintah Indonesia diminta mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi nasional, termasuk melalui kebijakan efisiensi energi di sektor pemerintahan. (sym)