TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN). Salah satu langkah konkret yang ditempuh tahun ini adalah membuka program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bidang hukum bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT).
Program tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bupati tertanggal 20 April 2026. Melalui kebijakan ini, PNS dengan latar belakang pendidikan SLTA maupun Diploma diberi kesempatan melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S-1), Magister (S-2), hingga Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UBT.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, kebijakan itu lahir dari hasil pemetaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dari data tersebut, masih terdapat ratusan ASN yang belum mengantongi gelar sarjana.
“Masih ada sekitar 500 ASN di berbagai perangkat daerah yang belum S-1, tersebar di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya usai sosialisasi program bersama Fakultas Hukum UBT di Gedung Tenguyun, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, fokus pada bidang hukum dilakukan karena pemerintah daerah menargetkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki minimal satu aparatur dengan latar belakang pendidikan hukum.
“Ini penting agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar sesuai regulasi,” tegasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bulungan telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar melalui APBD 2026. Dana itu akan digunakan membiayai sekitar 50 PNS yang mengikuti program RPL.
Melalui skema RPL, pengalaman kerja ASN dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS), sehingga masa studi menjadi lebih singkat dan efisien.
Namun, proses seleksi akan dilakukan ketat. Salah satu kriteria utama adalah usia peserta yang diprioritaskan pada rentang 30 hingga 40 tahun.
“Pertimbangannya adalah efektivitas pemanfaatan ilmu setelah lulus. Jika terlalu mendekati masa pensiun, maka kontribusinya tidak maksimal bagi organisasi,” jelas Syarwani.
Ia menambahkan, program ini sementara hanya diperuntukkan bagi PNS dan belum dibuka untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Selain itu, Pemkab Bulungan juga mempertimbangkan tidak membuka rekrutmen CPNS baru tahun ini karena keterbatasan fiskal daerah.
“Kita harus realistis dengan kemampuan fiskal daerah. Saat ini, prioritas kami adalah meningkatkan kompetensi ASN yang sudah ada. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas pemerintahan,” pungkasnya. (rm)
