TARAKAN – Upaya mempercepat ekspor langsung dari Kalimantan Utara ke pasar internasional terus didorong pemerintah. Integrasi sistem layanan dan kepastian biaya logistik dinilai menjadi faktor utama agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Utara terus mendorong penyatuan layanan ekspor lintas instansi melalui sistem terpadu.
Kepala BKHIT Kalimantan Utara (Kaltara), Ichi Langlang Buana Machmud mengatakan, pihaknya saat ini fokus mengintegrasikan prosedur dan aplikasi layanan agar proses ekspor menjadi lebih sederhana dan cepat.
“Secara prinsip, kami ingin semua layanan ini terhubung dalam satu sistem, sehingga proses yang sebelumnya terpisah bisa menjadi lebih cepat dan efisien,” ujarnya usai kegiatan akselerasi ekspor di Tarakan, Rabu (29/4/2026).
Ia mengakui, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang perlu dibenahi. Namun, pihaknya memastikan proses integrasi tetap terus berjalan.
“Masih ada beberapa kendala teknis, tetapi ini terus kami dorong agar sistemnya bisa segera berjalan optimal,” katanya.
Selain sistem layanan, persoalan biaya logistik juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam pengembangan rute ekspor langsung melalui jalur udara.
Menurutnya, penerbangan kargo rute Tarakan–Hong Kong yang terhubung ke sejumlah kota di China sejauh ini masih dalam tahap uji coba.
“Penerbangan sudah dilakukan, tapi muatannya belum maksimal karena masih tahap penjajakan jalur dan melihat potensi distribusi,” ujarnya.
Ia menilai secara geografis Kalimantan Utara memiliki keunggulan karena lebih dekat dengan kawasan Asia Timur dibanding daerah lain di Indonesia.
“Secara posisi, Kaltara ini lebih dekat ke China, Jepang, dan Korea, sehingga sebenarnya lebih efisien dibanding harus melalui kota besar seperti Jakarta atau Surabaya,” katanya.
Namun, ia menegaskan keberlanjutan rute ekspor sangat bergantung pada kepastian biaya dan ketersediaan muatan. “Yang paling penting adalah biaya logistik harus kompetitif dan muatan harus terisi. Kalau tidak, tentu sulit berjalan secara bisnis,” tegasnya.
Selain jalur udara, pemerintah juga mulai mendorong optimalisasi jalur laut dengan memanfaatkan kapal kargo yang selama ini kembali tanpa muatan.
“Ada potensi dari kapal yang kembali kosong, ini yang sedang kita dorong agar bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya logistik,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika sistem layanan sudah terintegrasi dan biaya logistik dapat ditekan, maka ekspor langsung akan memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha daerah.
“Kalau rantai distribusi bisa dipangkas, nilai tambahnya akan lebih dirasakan oleh petani dan nelayan,” pungkasnya. (rz)