TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mulai menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025–2045 dengan melibatkan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Mulawarman (Unmul).
Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara DP3AP2KB Bulungan dan FKM Unmul yang turut mendapat pendampingan Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan dari Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pembangunan kependudukan daerah.
Kepala DP3AP2KB Bulungan, Hj. Andriana, mengatakan penyusunan GDPK menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Bulungan hingga tahun 2045.
“Dokumen GDPK ini nantinya akan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Bulungan, khususnya untuk meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam pembahasan tersebut. Pertama, penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya pada Program Studi S1 Gizi dan S2 FKM Unmul.
“Kami ingin kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi juga memperkuat sinergi akademik dan pengembangan kapasitas daerah,” katanya.
Selain itu, DP3AP2KB juga membahas draft swakelola tipe II untuk paket pekerjaan penyusunan GDPK Bulungan 2025–2045, termasuk kesepakatan kerja sama antara Dekan FKM Unmul, Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes., dengan DP3AP2KB Bulungan sebagai dasar penguatan kolaborasi.
Andriana menilai keterlibatan akademisi sangat penting agar dokumen yang disusun benar-benar berbasis data dan kajian ilmiah sehingga mampu menjawab tantangan kependudukan di masa mendatang.
“Melalui pendampingan akademis dari FKM Unmul, kami berharap kebijakan kependudukan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mampu mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh,” jelasnya.
Penyusunan naskah akademik dan dokumen GDPK ditargetkan rampung dalam waktu 100 hari. Prosesnya mencakup penyamaan persepsi, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan komitmen antar pemangku kepentingan.
“Pembangunan kependudukan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi lintas sektor agar arah pembangunan SDM Bulungan ke depan benar-benar terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui penyusunan GDPK tersebut, Pemkab Bulungan berharap memiliki peta jalan pembangunan kependudukan yang mampu menghadapi tantangan bonus demografi sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan.
“Harapan kami, GDPK ini menjadi fondasi penting menuju Bulungan yang lebih maju, berkualitas, dan berdaya saing hingga tahun 2045,” tutupnya. (rm)
