TARAKAN – Persoalan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat hingga kelangkaan pupuk menjadi perhatian serius dalam pembahasan penguatan sektor pangan dan ekonomi biru di Kalimantan Utara (Kaltara). Anggota DPR RI Komisi IV Hasan Saleh memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan petani, nelayan, petambak, pelaku usaha, dan pemerintah daerah akan dibawa ke tingkat pusat untuk dievaluasi bersama kementerian terkait.
Berbagai kendala yang dihadapi pelaku sektor pangan dan ekonomi biru di Kaltara mengemuka dalam forum diskusi yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari persoalan regulasi, dukungan sarana produksi, hingga hambatan teknis di lapangan menjadi bahan masukan yang dinilai memerlukan perhatian pemerintah pusat.
Hasan Saleh mengatakan, sejumlah persoalan yang disampaikan peserta menunjukkan masih adanya hambatan yang tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah karena berkaitan langsung dengan kebijakan nasional dan regulasi lintas sektor.
“Setelah saya mendengarkan penyampaian dari berbagai pihak, saya berkesimpulan memang ada persoalan yang perlu kita benahi dari sisi regulasi. Ada aturan yang mungkin selama ini sudah tidak lagi pas dengan kondisi masyarakat,” ujar Hasan Saleh.
Menurutnya, pembenahan regulasi tidak selalu harus dilakukan melalui perubahan besar. Penyempurnaan aturan teknis hingga revisi kebijakan yang lebih tinggi dapat menjadi langkah yang ditempuh apabila persoalan yang sama terus berulang dan menghambat pengembangan sektor pangan maupun ekonomi biru.
Hasan menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan dihimpun secara utuh sebagai bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.
“Keluhan masyarakat harus disampaikan apa adanya. Jangan dikurangi dan jangan ditambah supaya kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Di luar persoalan regulasi, Hasan mengaku cukup terkejut dengan banyaknya keluhan mengenai pupuk yang disampaikan dalam forum tersebut. Menurutnya, isu ketersediaan pupuk menjadi salah satu persoalan yang paling sering muncul dan membutuhkan langkah penyelesaian segera.
“Saya tidak menyangka pupuk juga menjadi persoalan yang cukup banyak disampaikan. Ini menjadi catatan penting dan akan kita dorong langkah penyelesaiannya,” katanya.
Untuk memastikan setiap aspirasi memiliki dasar yang kuat, Hasan mengungkapkan, pihaknya telah lebih dulu melakukan pengumpulan data dan penelusuran terhadap berbagai persoalan yang berkembang sebelum kegiatan berlangsung.
“Saya sudah mulai menghitung, mencari data dan melihat persoalan yang berkembang. Setelah data lengkap, itu yang akan kita bawa untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Hasan juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program yang telah direncanakan agar tidak berhenti sebatas pembahasan atau wacana.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penguatan sektor pangan dan ekonomi biru di Kaltara.
Selain itu, ia memastikan jalur komunikasi dengan masyarakat akan tetap dibuka agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera disampaikan tanpa harus menunggu forum resmi.
“Keberadaan jalur komunikasi ini penting agar persoalan di lapangan tidak harus menunggu forum formal untuk bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya. (rz)