TARAKAN – Polemik layanan penerbangan perintis di Kalimantan Utara mulai memasuki tahap penyelesaian melalui jalur dialog. Polres Tarakan mempertemukan pengelola Bandara Juwata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maskapai penerbangan, dan sejumlah instansi terkait dalam forum lintas sektor sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan yang sebelumnya digelar di Bandara Juwata.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Paten Polres Tarakan, Senin (29/6/2026), difasilitasi sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan layanan penerbangan perintis yang dikeluhkan masyarakat.
Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik menegaskan, kepolisian hanya berperan sebagai fasilitator agar seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi.
“Kami berkoordinasi dan menyiapkan tempat, serta berkomunikasi dengan Kepala Bandara terkait pihak-pihak yang diundang agar forum ini bisa menjadi ruang mencari solusi bersama,” ujarnya.
Erwin menegaskan, Polri tidak berada pada ranah penentuan kebijakan penerbangan, melainkan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan kondusif.
“Kami hadir untuk memfasilitasi dan memastikan semua pihak bisa menyampaikan pandangan. Substansi kebijakan tetap menjadi kewenangan instansi terkait,” tegasnya.
Menurutnya, komunikasi terbuka menjadi langkah penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami seluruh pihak. Ia juga memastikan Polres Tarakan siap memberikan pengamanan apabila mahasiswa kembali menggelar aksi penyampaian pendapat.
“Kami tentunya akan memberikan pelayanan dan pengamanan dalam pelaksanaan aksi tersebut,” katanya.
Meski demikian, Kapolres mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib sehingga tujuan penyampaian pendapat dapat tercapai tanpa mengganggu ketertiban umum.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Bandara Juwata Tarakan pada 23 Juni 2026. Mereka menuntut perbaikan layanan penerbangan perintis yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan rute, mekanisme distribusi tiket melalui sistem undian, hingga transparansi tarif subsidi.
Koordinator aksi, Michael Jama, menilai akses transportasi udara di wilayah perbatasan harus menjadi layanan publik yang mudah diakses masyarakat.
“Wilayah perbatasan membutuhkan akses transportasi yang terbuka dan terjangkau. Kami meminta pemerintah memastikan layanan penerbangan perintis benar-benar bisa diakses tanpa hambatan,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta mekanisme pembelian tiket ditinjau ulang agar masyarakat memperoleh kepastian layanan, sekaligus mendesak keterbukaan informasi mengenai tarif subsidi dan pembentukan kanal pengaduan resmi bagi pengguna jasa penerbangan.
Selain itu, mereka meminta evaluasi terhadap kebijakan maskapai terkait pemotongan dana tiket bagi penumpang yang batal berangkat karena kondisi tertentu, seperti alasan kesehatan.
“Kebijakan pelayanan harus mempertimbangkan situasi khusus yang dialami masyarakat,” tegas Michael.
Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah dan instansi terkait memberikan langkah nyata untuk memperbaiki layanan penerbangan perintis di Kalimantan Utara. (rz)
