Habis Terbakar, Syarwani Sebut Pembangunan Kantor Bupati Bulungan Belum Jadi Prioritas
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan belum menjadikan pembangunan gedung utama Kantor Bupati Bulungan yang terbakar beberapa waktu lalu sebagai agenda prioritas. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah memilih mengarahkan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan dasar dan penyediaan sarana prasarana publik.
Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan untuk segera membangun kembali gedung utama kantor bupati. Menurutnya, pemerintah daerah masih harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi teknis maupun kemampuan keuangan daerah.
“Sementara ini belum menjadi prioritas. Masih banyak kebutuhan publik yang harus kita dahulukan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Anggaran daerah harus digunakan secara bijak sesuai skala prioritas,” ujar Syarwani, Minggu (19/07/26).
Ia menjelaskan, sebelum menentukan langkah pembangunan, Pemkab Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan yang terbakar. Kajian teknis tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah struktur gedung masih layak dipertahankan melalui renovasi atau justru harus dibongkar secara keseluruhan dan dibangun kembali.
“Kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Harus ada kajian terhadap struktur bangunannya, apakah cukup direnovasi atau memang harus dibangun ulang. Setelah itu baru dihitung kebutuhan anggarannya secara tepat dan cermat agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Meski demikian, kata Syarwani, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal meski gedung utama belum dapat digunakan. Untuk sementara, ia memilih berkantor secara bergantian di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), maupun di Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
Menurutnya, pola kerja tersebut justru memberikan manfaat tersendiri karena memperkuat koordinasi dan komunikasi antarpimpinan OPD. “Komunikasi menjadi lebih intens, chemistry dengan jajaran OPD juga semakin terbangun, sehingga berbagai persoalan bisa lebih cepat dibahas dan diselesaikan,” ungkapnya.
Ia juga memastikan, meskipun belum ada pembangunan kembali kantor bupati dalam waktu dekat, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terpengaruh kondisi pascakebakaran. (rm)
