TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mulai memperketat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan memperkuat proses verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sejak tahap perencanaan. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kesalahan penganggaran, meningkatkan kualitas APBD, sekaligus meminimalkan potensi temuan dalam pemeriksaan keuangan daerah.
Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki daerah, tetapi juga dari ketepatan penyusunan program, kegiatan, dan belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi Penganggaran RKA-PD yang diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan para verifikator di Gedung Benuanta BKPSDM Bulungan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Syarwani, bimtek tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh tim verifikator agar proses pemeriksaan dokumen RKA lebih efektif. Dengan demikian, berbagai persoalan mendasar dalam penyusunan anggaran dapat diselesaikan lebih awal sehingga tidak menumpuk pada tahap asistensi.
“Melalui bimtek ini kita memiliki satu kesamaan pandangan ketika melakukan verifikasi kepada semua perangkat daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, setiap tahapan penyusunan APBD telah memiliki jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, seluruh OPD diminta disiplin mengikuti tenggat waktu agar proses penyusunan APBD 2027 berjalan lancar.
Syarwani juga menekankan, berbagai catatan hasil audit tahunan harus dijadikan bahan evaluasi sehingga perbaikan dilakukan sejak tahap perencanaan. “Kalau ada kekeliruan dalam proses penganggaran, berarti berkaitan juga dengan proses verifikasi terhadap dokumen RKA yang diusulkan setiap perangkat daerah,” katanya.
Selain penganggaran, Bupati turut menyoroti pentingnya penataan aset daerah. Ia meminta seluruh aset pemerintah, mulai dari kendaraan dinas, tanah, jalan hingga bangunan, memiliki data administrasi yang akurat, kondisi fisik yang jelas, serta status hukum yang pasti.
Menurutnya, penertiban aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Pemkab Bulungan optimistis penguatan kapasitas verifikator dan penyamaan pemahaman antar-OPD akan menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, transparan, dan mampu meminimalkan kesalahan sejak proses perencanaan.
“Ini menjadi bagian dari upaya kita memperbaiki kualitas APBD. Tidak hanya pada saat pelaksanaannya, tetapi sejak dokumen perencanaan dan penganggarannya,” pungkas Syarwani. (rm)