NUNUKAN – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, jalan di kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, masih belum sepenuhnya terbebas dari persoalan. Warga berharap pemerintah segera menuntaskan kerusakan infrastruktur yang selama ini menghambat mobilitas sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketua Adat Desa Long Tugul, Yakup Galung mengatakan, jalan bagi masyarakat Krayan bukan sekadar penghubung antardesa. Infrastruktur tersebut menjadi urat nadi untuk mengangkut hasil pertanian, mendatangkan kebutuhan pokok, serta mengakses sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Karena itu, ketika sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan, aktivitas masyarakat ikut terganggu,” ujar Yakup, Senin, (17/8/2026).
Salah satu ruas yang dikeluhkan warga berada di Jalan Lingkar Lembudud, yang menghubungkan Krayan Barat menuju Long Layu, Krayan Selatan. Sejumlah titik di jalur tersebut mengalami kerusakan yang cukup mengganggu perjalanan.
“Harapan kami, keluhan masyarakat dapat segera diperhatikan dan dikerjakan, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari hasil pembangunan,” kata Yakup.
Pemerintah Kabupaten Nunukan merespons keluhan tersebut dengan menyiapkan penanganan sementara pada lima titik yang dinilai cukup mengganggu akses masyarakat. Penanganan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memulihkan jalur yang menjadi tumpuan warga.
Selain itu, pemerintah kabupaten berencana membahas penanganan hingga 13 titik bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan penanganan yang lebih menyeluruh, mengingat kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan satu ruas jalan.
Bagi masyarakat Krayan, kerusakan jalan memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Hasil pertanian harus dibawa dari lokasi produksi menuju permukiman atau wilayah lain. Sebaliknya, kebutuhan pokok juga harus didistribusikan masuk ke kawasan pedalaman.
Ketika jalan terganggu, dampaknya merembet ke aktivitas jual beli, distribusi barang, hingga pengiriman hasil pertanian. Pengendara bukan satu-satunya pihak yang terdampak.
Persoalan itu juga menyentuh pelayanan dasar. Jalan menjadi akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan kawasan permukiman lainnya.
Di wilayah perbatasan seperti Krayan, jalan akhirnya bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia menjadi penghubung antara kegiatan ekonomi, pelayanan dasar, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karena itu, bagi warga, harapannya sederhana: jalan dapat dilalui dengan lebih mudah dan tidak lagi menjadi hambatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (ryn)
