NUNUKAN – Jalan rusak di Krayan kembali menyentil perhatian pemerintah. Bukan sekadar soal aspal yang terkelupas atau badan jalan yang sulit dilalui, kerusakan itu menjadi gambaran betapa mahalnya akses bagi warga di kawasan perbatasan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) turun langsung melihat kondisi jalan di Krayan. Ia menyampaikan hal itu setelah mendampingi Bupati Nunukan meninjau sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, Senin (17/8/2026).
Menurut Rian, kunjungan lapangan penting agar persoalan yang selama ini disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai laporan. Pemerintah, kata dia, perlu melihat sendiri kondisi riil infrastruktur yang menjadi tumpuan mobilitas warga.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” ujar Rian.
Ia menilai persoalan jalan di Krayan memiliki dimensi lebih luas daripada urusan pembangunan infrastruktur. Jalan menjadi jalur utama masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, mengangkut hasil pertanian, memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menghubungkan permukiman di kawasan perbatasan.
Karena itu, Rian berharap Pemprov Kaltara tidak hanya menerima laporan mengenai kerusakan tersebut. Pemerintah provinsi diharapkan melihat langsung kondisi lapangan dan duduk bersama Pemkab Nunukan untuk menentukan langkah penanganannya.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan,” tuturnya.
Pemkab Nunukan sendiri telah menyiapkan penanganan awal melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD. Anggaran tersebut diarahkan untuk menangani sejumlah titik jalan yang rusak agar akses masyarakat dapat kembali terbuka sembari menunggu penanganan lebih luas.
Dalam peninjauan itu, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyebut terdapat sekitar 13 titik ruas jalan yang membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut dinilai perlu dibahas bersama pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk dengan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD.
Bagi Rian, penanganan awal tersebut semestinya menjadi pintu masuk untuk intervensi yang lebih besar. Ia berharap persoalan infrastruktur Krayan tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan mendapat perhatian pemerintah pusat karena menyangkut konektivitas kawasan perbatasan.
“Kami berharap langkah ini menjadi pemicu bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan di Krayan Raya,” kata dia.
Bagi masyarakat Krayan, jalan bukan sekadar penghubung dari satu tempat ke tempat lain. Di atas jalan itulah hasil pertanian dibawa, anak-anak menuju sekolah, warga mencari layanan kesehatan, dan roda ekonomi kawasan perbatasan bergerak. Ketika jalan terputus, aktivitas warga pun ikut tersendat. (ryn)
