APBD Nunukan 2027 Terancam Tekor Rp200 Miliar, Pemkab Mulai Lirik Pinjaman Daerah
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun APBD 2027. Kebutuhan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,607 triliun, sementara pendapatan hanya sekitar Rp1,407 triliun. Kondisi ini memunculkan potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Nunukan mulai menjajaki alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bukan bank. Meski demikian, opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
Persoalan kesenjangan anggaran itu disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Senin (9/11/2026).
Dalam rancangan awal, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,396 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1,421 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sekitar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Namun, perubahan informasi alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat membuat proyeksi tersebut harus dihitung ulang.
Berdasarkan pencermatan sementara, pendapatan daerah setelah penyesuaian diperkirakan meningkat menjadi Rp1,407 triliun atau bertambah sekitar Rp10,16 miliar.
Sebaliknya, kebutuhan belanja melonjak menjadi Rp1,607 triliun atau meningkat sekitar Rp185,16 miliar dari rancangan awal.
Perbedaan kenaikan pendapatan dan belanja tersebut memunculkan potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
“Apabila keseluruhan skenario tersebut dipertimbangkan, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar yang belum dapat dinyatakan sebagai struktur RAPBD final,” ungkap Irwan.
Situasi ini membuat Pemkab Nunukan harus mengevaluasi kembali rencana belanja yang telah disusun. Sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak berpotensi dikendalikan atau dirasionalisasi agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.
Irwan menegaskan, perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat tidak serta-merta memberikan tambahan ruang fiskal bagi daerah. Sebab, setiap alokasi memiliki ketentuan peruntukan, waktu pelaksanaan, serta prioritas penggunaan yang harus dipatuhi.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah berupaya lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai. Pelayanan dasar dan program prioritas disebut tetap menjadi perhatian, sementara kegiatan lainnya akan ditelaah berdasarkan urgensi dan kemampuan anggaran.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas belanja. Lebih selektif dalam penetapan kegiatan, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih terukur dalam pencapaian hasil,” tegasnya.
Di sisi lain, rencana menjajaki pinjaman daerah menjadi salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Namun, pemerintah belum memastikan besaran pinjaman maupun skema yang akan digunakan.
Irwan menyebut, kajian masih diperlukan untuk memastikan aspek legalitas, kemampuan pembayaran kembali, batasan fiskal, hingga risiko pembiayaan. Langkah tersebut penting agar alternatif pembiayaan tidak justru menimbulkan beban keuangan daerah pada masa mendatang.
Penyesuaian struktur pendapatan, belanja, maupun pembiayaan APBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Nunukan. Pemerintah berharap pembahasan tersebut menghasilkan struktur anggaran yang realistis tanpa mengorbankan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengharapkan masukan dan pertimbangan dewan yang terhormat agar penyesuaian yang diperlukan dapat dirumuskan secara transparan, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ryn)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal