Dua Dapur MBG Berhenti Beroperasi, Pekerja Lokal Kehilangan Mata Pencaharian
BULUNGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulungan menghadapi persoalan. Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dikabarkan menghentikan operasionalnya. Perubahan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) disebut menjadi salah satu pemicunya.
Penghentian operasional tersebut tidak hanya berdampak pada pelaksanaan program pemenuhan gizi, tetapi juga mengancam keberlangsungan pekerjaan warga lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas dapur MBG.
Salah satu dapur yang berhenti beroperasi berada di Jalan Mangga RT 89 RW 33, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Dapur tersebut berada di bawah naungan Yayasan Najib Fuad Al-Gufran.
Kepala SPPG Yayasan Najib Fuad Al-Gufran, Indah Permata Darusman mengatakan, sejak awal pihaknya tidak hanya berupaya mendukung pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur.
Menurutnya, tenaga kerja yang direkrut berasal dari warga setempat, mulai dari ibu rumah tangga, pencari kerja hingga mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.
Namun, perubahan regulasi yang dikeluarkan BGN, terutama terkait arahan pengurangan jumlah tenaga kerja, dinilai memberatkan pengelola. Kondisi tersebut turut menjadi alasan penghentian operasional dapur.
"Sejak awal kami menjalankan program ini dengan semangat yang sama seperti visi pemerintah, yaitu tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar," ujarnya.
Indah menyebut, penghentian operasional membuat para pekerja harus menghadapi ketidakpastian penghasilan. Dampaknya tidak berhenti pada aktivitas dapur, tetapi merembet hingga kebutuhan ekonomi keluarga pekerja.
"Bukan hanya program yang terhenti, tetapi ada pekerja yang kehilangan mata pencaharian dan keluarga yang kembali dihantui kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan hidup esok hari," ungkapnya.
Dia berharap BGN dapat memberikan kepastian regulasi bagi seluruh pelaksana MBG di daerah. Menurutnya, perubahan kebijakan semestinya mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan, termasuk keberlangsungan tenaga kerja yang telah direkrut.
"Kami sangat berharap regulasi dari BGN ke depan bisa lebih konsisten dan memberikan kepastian bagi pelaksana di daerah. Sebuah kebijakan bukan hanya soal aturan di atas kertas, karena di baliknya ada manusia yang menggantungkan harapan dan masa depan," katanya.
Penghentian dua dapur MBG di Bulungan ini menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai alasan perubahan kebijakan, keberlanjutan pelayanan kepada penerima manfaat, serta nasib pekerja yang terdampak.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan dari pihak BGN mengenai perubahan regulasi yang disebut menjadi pemicu penghentian operasional kedua dapur tersebut. (rk)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal