Janji Kesejahteraan KIHI Ditagih, Warga Mangkupadi Lempar Telur Busuk ke Kantor Gubernur

TAGIH JANJI INVESTASI: Aksi warga Kampung Baru di Kantor Gubernur Kaltara menjadi bentuk protes terhadap janji kesejahteraan investasi KIHI yang dinilai belum dirasakan masyarakat.
TAGIH JANJI INVESTASI: Aksi warga Kampung Baru di Kantor Gubernur Kaltara menjadi bentuk protes terhadap janji kesejahteraan investasi KIHI yang dinilai belum dirasakan masyarakat.

TANJUNG SELOR – Janji investasi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kini dipertanyakan warga Kampung Baru. Mereka mengaku justru kehilangan akses terhadap lahan pertanian dan wilayah tangkap nelayan sejak kawasan industri berkembang.

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26


Kekecewaan itu diluapkan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (12/11/2026) sore. Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) bahkan melemparkan sejumlah telur busuk sebagai simbol protes terhadap pemerintah yang dinilai belum memberikan penyelesaian konkret atas persoalan mereka.

Dalam aksi tersebut, warga mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak lagi sebatas menerima keluhan, tetapi turun langsung menyelesaikan persoalan yang muncul sejak pembangunan kawasan industri berlangsung.

Ada empat tuntutan utama yang disampaikan massa. Yakni revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan agar memperhatikan ruang hidup masyarakat, penyelesaian konflik agraria Kampung Baru, perlindungan wilayah laut dan zona tangkap nelayan Mangkupadi, serta desakan kepada Bupati Bulungan untuk segera mengambil tindakan konkret.

Koordinator lapangan aksi, Nasrul mengatakan, kedatangan mereka merupakan bentuk penagihan terhadap janji investasi KIHI yang sebelumnya digadang-gadang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.

Namun, menurut dia, kondisi yang dirasakan warga justru berbanding terbalik dengan harapan tersebut. Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pertanian dan hasil laut mengaku semakin kehilangan ruang untuk bekerja.

“Kami sekarang menagih janji-janji tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan, membuka lapangan pekerjaan katanya. Tapi nyatanya sekarang mana faktanya? Laut dicemari, nelayan mengambil kayu di hutan dilarang, bahkan hak tanah warga dirampas,” cetus Nasrul.

Dia juga mempersoalkan perizinan perusahaan yang dinilai telah memasuki area permukiman hingga lahan pemakaman warga. Tidak hanya itu, akses kapal nelayan untuk melintasi perairan sekitar kawasan industri juga disebut mengalami pembatasan.

“Kawasan Industri Hijau Indonesia datang membawa semangat investasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya, kami merasa hak masyarakat dirampas. Lahan dirampas, masyarakat diintervensi, bahkan nelayan dan kapal masyarakat tidak boleh melewati kawasan,” ungkapnya.

Nasrul menyebut, warga telah beberapa kali menempuh jalur audiensi. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan melalui rapat dan pertemuan di kantor, tetapi melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat Kampung Baru.

“Kami datang untuk menagih janji pemerintah provinsi agar membantu menyelesaikan permasalahan ini. Berkali-kali audiensi dilakukan, tetapi belum ada aksi nyata. Kami hanya menuntut bukti dan meminta pemerintah turun langsung ke lapangan bersama masyarakat,” tegasnya.

Ketua Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang, Arman menambahkan, perubahan kondisi kehidupan masyarakat sejak pembangunan KIHI berlangsung. Sebelum kawasan industri masuk, warga masih dapat mengandalkan ladang dan laut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Bagi kami, hidup sederhana lebih dari cukup sebelum ada Kawasan Industri Hijau Indonesia. Ada ladang yang bisa kami kelola, ada laut untuk mencari ikan. Namun, dengan adanya kawasan industri ini, kami tidak bisa bekerja lagi. Lahan dan laut kami seperti dirampas,” ujarnya.

Arman meminta pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Menurut dia, warga tidak menolak perubahan, tetapi berharap pembangunan tidak menghilangkan sumber penghidupan yang selama ini mereka andalkan.

“Kami sadar pemerintah provinsi memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, sebagai perwakilan kami, bantu kami keluar dari penderitaan ini. Kami berharap bisa bekerja seperti dahulu,” pintanya.

Dampak pembatasan akses laut juga dirasakan Rahmat Hidayat, salah seorang warga Kampung Baru. Dia menceritakan, sebelum kehadiran KIHI, hasil melaut mampu menopang kebutuhan keluarganya. Bahkan, dari pekerjaan tersebut dia bisa membeli sepeda motor dan membiayai kuliahnya secara mandiri.

Kini, menurut Rahmat, ruang gerak nelayan semakin terbatas. Bukan hanya kesulitan mencari ikan, mereka juga mengaku tidak leluasa melintasi perairan di sekitar kawasan industri.

“Lalu dari mana yang katanya Kawasan Industri Hijau Indonesia datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Yang ada kami semakin tersiksa dan tidak bisa mencari ikan untuk menghidupi keluarga. Kami datang meminta bantuan kepada Bupati dan Gubernur agar persoalan ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara, Syahrullah Mursalin mengatakan, surat permohonan audiensi dari nelayan Desa Mangkupadi telah diterima dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara.

Dia menyebut, pembahasan internal bersama pimpinan telah dilakukan. Pemerintah provinsi juga menjadwalkan audiensi pada 18 November 2026 dengan melibatkan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Minggu ini kami sudah mengadakan rapat dengan pimpinan terkait permasalahan yang ada. Kami sudah menyiapkan tanggal 18 November 2026 untuk mengadakan audiensi dengan menghadirkan seluruh pimpinan terkait,” jelas Syahrullah.

Menurut dia, pelibatan lintas OPD diperlukan karena persoalan yang disampaikan warga tidak hanya menyangkut sektor perikanan, tetapi juga berkaitan dengan agraria, tata ruang, dan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, Syam Hendarsyah menyatakan, pihaknya terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dengan instansi lain karena menyangkut sejumlah kewenangan berbeda.

“Permasalahan yang ada berkaitan dengan banyak dinas. Kami hanya bisa menyelesaikan yang sesuai dengan kewenangan kami. Selanjutnya, kami akan berkolaborasi dengan dinas lainnya melalui agenda audiensi berikutnya,” pungkasnya. (rk)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Artikel Terkait