Kampung Nelayan Merah Putih Disiapkan, DPRD Dorong Pemkot Tarakan Cari Lahan
TARAKAN – Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tarakan masih menghadapi kendala penyediaan lahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tengah mencari lokasi yang representatif di kawasan pesisir agar program pemerintah pusat tersebut dapat direalisasikan.
Anggota Komisi II DPRD Tarakan, Abdul Kadir mengatakan, persoalan lokasi menjadi salah satu pembahasan dalam rapat mitra bersama Dinas Perikanan terkait KUA-PPAS 2027. Program Kampung Nelayan Merah Putih mendapat dukungan DPRD, mengingat fasilitas yang disiapkan di dalamnya berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional nelayan.
Menurutnya, pemerintah pusat telah merencanakan pembangunan kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai sarana pendukung aktivitas perikanan. Fasilitas tersebut mencakup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), cold storage, serta sejumlah kelengkapan lain yang dibutuhkan nelayan.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
“Keistimewaannya, semua kelengkapan nelayan disiapkan di satu lokasi. Misalnya SPBN ada, cold storage juga ada. Jadi, seluruh fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan nelayan akan disiapkan dalam satu kawasan,” ujar Abdul Kadir.
Ia menyebutkan, kebutuhan lahan menjadi tantangan utama yang sedang diupayakan pemerintah daerah. Kawasan yang direncanakan berada di pesisir sehingga pemerintah harus mencari lokasi yang sesuai untuk menampung seluruh fasilitas program tersebut.
Dalam pembahasan bersama Dinas Perikanan, sempat disampaikan rencana pemanfaatan kawasan sekitar Jembatan Bongkok. Namun, rencana itu menghadapi kendala akses jalan menuju lokasi sehingga belum dapat dipastikan sebagai tempat pembangunan.
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
“Kemarin sempat direncanakan di sekitar Jembatan Bongkok. Tetapi, untuk akses jalan menuju ke sana ada kendala karena pihak yang diharapkan bisa memfasilitasi jalan belum bersedia. Jadi, itu masih terkendala dan pemerintah sekarang berusaha mencari lokasi lain yang memungkinkan,” jelasnya.
Abdul Kadir menerangkan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan menggunakan pembiayaan dari APBN. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat menyiapkan lahan agar program pusat tersebut bisa dilaksanakan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
“Pembiayaannya murni dari APBN. Jadi, pemerintah daerah menyiapkan lahannya, sedangkan anggaran pembangunan dan fasilitasnya dari pemerintah pusat. Sekarang yang sedang diupayakan adalah bagaimana mendapatkan lokasi yang tepat, supaya pelaksanaannya bisa lebih cepat dan kebutuhan biaya dari pemerintah daerah tidak terlalu besar,” katanya.
Komisi II DPRD Tarakan mendukung upaya pencarian lahan tersebut agar rencana pembangunan dapat segera ditindaklanjuti. Keberadaan kawasan terpadu ini diharapkan memudahkan nelayan mengakses berbagai kebutuhan operasional dalam satu tempat.
“Mudah-mudahan pemerintah bisa mendapatkan lokasi yang sesuai. Sebab, program ini sangat bagus untuk nelayan kita. Kalau seluruh fasilitasnya tersedia dalam satu kawasan, tentu akan sangat membantu aktivitas dan kebutuhan nelayan di Tarakan,” tutup Abdul Kadir. (rz)
Artikel Terkait
- Mendesak, Raperda Usulan Pemerintah dan Inisiatif DPRD Nunukan Siap Dibahas
- Laksanakanan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Terbuka dan Pemkab Nunukan Tandatangani MoU
- Saksikan Tim Futsal Nunukan Berlaga di Porprov II Kaltara, Wabup Hermanus Beri Dukungan Penuh
- DPRD Tarakan Dorong Tambahan Anggaran Pendidikan untuk 2027