Perbuatannya Dinilai Bukan Tindak Pidana, Heni Setia Sari Lepas dari Tuntutan

Muhammad Eric Ilham Aulia Akbar
Muhammad Eric Ilham Aulia Akbar

TARAKAN — Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging terhadap Heni Setia Sari, dalam perkara pidana dugaan kasus penipuan dan penggelapan dinilai cukup mengejutkan. Meski perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dilakukan, majelis hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya bernomor 187/Pid.B/2026/PN Tarakan menilai perbuatan istri seorang polisi aktif itu bukan merupakan tindak pidana. 

Putusan tersebut sekaligus memerintahkan agar Heni dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Majelis hakim juga memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

“Dalam amar putusan, majelis menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Namun, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Atas dasar itu, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum,” ungkap Juru Bicara PN Tarakan, Muhammad Eric Ilham Aulia Akbar.

Selain putusan lepas, majelis hakim menetapkan sekitar 38 barang bukti dengan status pengembalian kepada pihak-pihak yang berhak sesuai perincian dalam amar putusan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim juga memutus gugatan ganti rugi yang diajukan secara gabungan.

Eksepsi terdakwa ditolak, sementara gugatan ganti rugi dari penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun biaya perkara pidana maupun gugatan ganti rugi dibebankan kepada negara.

Eric juga menegaskan, putusan lepas atau onslag berbeda dengan putusan bebas. Perbedaan keduanya terletak pada penilaian hakim terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam putusan bebas, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Sementara dalam putusan lepas, perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan, tetapi secara hukum perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

“Jadi, yang dinyatakan terbukti itu perbuatannya. Namun, majelis hakim berpendapat perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Itulah yang mendasari putusan lepas dari segala tuntutan hukum,” paparnya.

Sebelumnya, Heni menjalani penahanan dengan status tahanan kota, bukan tahanan rumah tahanan (rutan). Karena itu, perintah pengeluaran dari tahanan dalam amar putusan tetap menjadi bagian dari konsekuensi hukum setelah majelis hakim menjatuhkan putusan lepas.

“Waktu itu beliau ditahan, hanya saja status penahanannya tahanan kota, bukan tahanan rutan,” ungkapnya.

Eric juga menegaskan, putusan lepas dalam perkara pidana tersebut tidak bertentangan dengan hasil praperadilan yang sebelumnya diajukan Heni.

Permohonan praperadilan dengan Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN Tar telah diputus pada 13 Juli 2026. Saat itu, hakim tunggal PN Tarakan, Yudith Fitri Dewanty, menolak seluruh permohonan yang diajukan Heni.

Menurut Eric, praperadilan memiliki ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas, yakni menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum. Objek pemeriksaannya antara lain penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penggeledahan.

“Kalau praperadilan, objeknya tertentu. Tidak menyinggung materi persidangan, apakah nanti terbukti pidana atau perdata. Lebih kepada pengujian status tersangka, penahanan, penyitaan, atau penggeledahan, apakah sah atau tidak,” terangnya.

Dengan demikian, penolakan praperadilan tidak serta-merta menjadi penilaian terhadap terbukti atau tidaknya tindak pidana dalam perkara pokok. Penilaian mengenai perbuatan yang didakwakan baru dilakukan melalui pemeriksaan persidangan pidana.

“Jadi, tidak ada pertentangan antara putusan praperadilan dan putusan perkara pidana. Praperadilan memeriksa aspek prosedur, sedangkan dalam persidangan perkara pidana majelis hakim memeriksa pokok perkaranya,” kata Eric.

Masyarakat yang ingin mengetahui isi putusan dapat mengakses salinan dan informasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tarakan maupun Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sementara terkait upaya hukum, Eric menyebut hingga pengecekan terakhir pada SIPP belum tercatat adanya pengajuan banding, baik dari jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya.

“Untuk banding, berdasarkan data yang kami cek di sistem, belum ada pengajuan, baik dari penuntut umum maupun dari pihak terdakwa. Masih ada tenggang waktu tujuh hari setelah putusan diucapkan,” pungkasnya. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait