Dilaporkan Sejak 2018 Tak Kunjung Dipindah, Tiang PLN Berujung Somasi

SOMASI : Kuasa hukum pemilik lahan, Nunung Tri Sulistiawati menunjukkan foto tiang milik PLN yang berdiri di area teras rumah warga di Jalan Sebengkok Waru, Tarakan.
SOMASI : Kuasa hukum pemilik lahan, Nunung Tri Sulistiawati menunjukkan foto tiang milik PLN yang berdiri di area teras rumah warga di Jalan Sebengkok Waru, Tarakan.

TARAKAN — Keberadaan tiang beton milik PT PLN (Persero) di area teras rumah warga di Jalan Sebengkok Waru, Tarakan, berujung somasi. Pasalnya, tiang setinggi sembilan meter tersebut disebut telah berulang kali dilaporkan sejak 2018, tetapi hingga kini belum juga dipindahkan.

Tiga ahli waris almarhum H. Ismail, yakni Siti Fatimah, Mohammad Saly, dan Ardy, melalui kuasa hukumnya, Nunung Tri Sulistiawati, meminta PLN segera memindahkan tiang tersebut. Selain itu, mereka juga meminta agar PLN membayar kompensasi sebesar Rp61.560.000 atas penggunaan tanah yang dinilai tidak pernah mendapat persetujuan pemilik lahan.

Nunung menjelaskan, ketiga ahli waris merupakan pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1326 dengan luas 557 meter persegi. Sementara itu, tiang beton tersebut berdiri di dalam teras depan rumah dengan jarak kurang dari 50 sentimeter dari bangunan.

"Keluarga klien kami datang langsung ke bagian pengaduan PLN, kemudian pada 2019 kembali menyampaikan laporan. Namun, sampai rumah dibangun, tiang itu tidak juga dipindahkan," ungkap Nunung saat diwawancarai, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, berbagai upaya pengaduan telah dilakukan keluarga untuk meminta pemindahan tiang tersebut. Laporan tersebut sempat mendapat respons pada 2023 hingga 2024. Namun, upaya itu belum menghasilkan penyelesaian. Bukti tangkapan layar pengaduan juga kini tidak lagi tersimpan.

"Keluarga juga pernah meminta bantuan melalui ketua RT untuk melaporkan persoalan ini menggunakan aplikasi PLN Mobile atas nama Buyung. Jadi, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan keluarga untuk meminta tiang tersebut dipindahkan," katanya.

Setelah sejumlah pengaduan tidak membuahkan hasil, keluarga kemudian menunjuk Nunung sebagai kuasa hukum. Somasi pertama dan terakhir dilayangkan kepada PLN pada 28 Oktober 2026 dengan Nomor 30/S.Som/Adv.NN/X/2026.

Dalam somasi tersebut, pihak keluarga mempersoalkan keberadaan tiang tanpa persetujuan pemilik tanah, perjanjian penggunaan lahan, maupun pemberian kompensasi. Kuasa hukum juga mencantumkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

"Tiang itu sudah berdiri selama bertahun-tahun, sementara sampai sekarang belum ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga," tegas Nunung.

Adapun tuntutan ganti rugi sebesar Rp61.560.000 dihitung berdasarkan sejumlah komponen kerugian. Di antaranya potensi kehilangan pemanfaatan teras, biaya perbaikan bangunan, hambatan untuk memperluas rumah, kompensasi penggunaan tanah, serta kerugian immateriel.

"Perhitungan kerugian sudah kami cantumkan dalam somasi, mulai dari pemanfaatan teras yang terganggu, biaya perbaikan bangunan, hambatan untuk memperluas rumah, hingga kerugian immateriel," paparnya.

Menanggapi somasi tersebut, PLN telah menyampaikan jawaban melalui surat Nomor 0474/STH.01.03/F14080100/2026 tertanggal 5 November 2026. Dalam surat itu, PLN menyatakan sedang melakukan penelusuran dokumen arsip terkait teknis jaringan dan catatan pelayanan atas pengaduan yang dimaksud.

PLN juga mengusulkan pemeriksaan lapangan bersama melalui koordinasi Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tarakan. Perusahaan meminta pihak pemilik lahan menyerahkan salinan sertifikat hak milik, dokumen yang menunjukkan kedudukan para pihak, informasi batas tanah, serta dokumen pengaduan terdahulu apabila masih tersedia.

Menanggapi jawaban tersebut, Nunung kembali menyurati PLN pada 11 November 2026. Pihaknya menyatakan bersedia mengikuti pemeriksaan lapangan bersama, tetapi meminta agar kegiatan itu segera dijadwalkan paling lambat 14 hari kerja sejak surat diterima.

"Kami sudah menerima tanggapan dari PLN. Manajer PLN juga sempat datang langsung ke rumah klien kami untuk menyerahkan surat jawaban atas somasi," ujarnya.

Nunung meminta hasil pemeriksaan nantinya mencantumkan titik koordinat tiang, luas tanah yang terdampak, serta jenis jaringan listrik yang terpasang. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting agar persoalan penggunaan lahan dapat diketahui secara jelas dan menjadi dasar penyelesaian.

"Kami juga meminta ada tawaran penyelesaian secara tertulis," katanya.

Hingga kini, tiang beton tersebut masih berdiri di area teras rumah. Nunung menyebut, apabila tidak ada penyelesaian yang jelas, pihaknya telah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan.

"Kami bisa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan dan melaporkan persoalan pelayanan ini kepada Ombudsman," pungkasnya. (rz)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait