Putusan NO Picu Amarah Warga Mangkupadi, Kaca Gedung PN Tanjung Selor Pecah

PECAH : Aksi protes berujung anarkis hingga menyebabkan sejumlah kaca gedung PN Tanjung Selor pecah usai gugatan sengketa lahan dinyatakan tidak dapat diterima.
PECAH : Aksi protes berujung anarkis hingga menyebabkan sejumlah kaca gedung PN Tanjung Selor pecah usai gugatan sengketa lahan dinyatakan tidak dapat diterima.

TANJUNG SELOR – Sengketa lahan antara warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dengan PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) belum menemukan titik terang. Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor menyatakan gugatan 12 warga tidak dapat diterima karena persoalan formil, tanpa memeriksa pokok perkara kepemilikan lahan.

Putusan yang dibacakan Jumat (13/11/2026) itu justru memicu kekecewaan warga. Puluhan massa dari Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) meluapkan kemarahan di halaman pengadilan. Protes bahkan berujung anarkis setelah massa melempar telur ke arah gedung hingga sejumlah kaca bangunan pecah.

Perwakilan GKBM, Hendra Rivaldo, mengaku terpukul dengan putusan tersebut. Ia menilai warga telah membawa bukti kepemilikan lahan yang kuat selama persidangan. Sebaliknya, Hendra mempersoalkan pihak perusahaan yang disebut tidak mampu menunjukkan sertifikat asli.

"Kami sangat terpukul dan kecewa dengan putusan ini. Bukti yang kami miliki sudah sangat jelas di persidangan, bahkan pihak perusahaan tidak mampu menunjukkan sertifikat asli sementara kami memilikinya," ungkap Hendra.

Warga juga mempertanyakan perubahan jadwal pembacaan putusan yang semula direncanakan pada 6 November menjadi 13 November 2026. Mereka mencurigai adanya kejanggalan dalam proses tersebut.
Atas putusan itu, GKBM belum menentukan langkah hukum berikutnya. Mereka akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk membahas kemungkinan mengajukan banding.

"Seluruh warga merasa keadilan telah direnggut. Kami akan duduk bersama tim hukum untuk mendiskusikan apakah akan melangkah ke tahap banding," tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara PN Tanjung Selor, Febrian Ramadhan menjelaskan, gugatan 12 warga dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena terdapat persyaratan formil yang belum terpenuhi.

Namun, dalam keterangannya kepada wartawan usai sidang elektronik, Febrian belum merinci jenis cacat formil yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Apakah berkaitan dengan kurangnya pihak dalam gugatan, ketidakjelasan objek atau dasar gugatan, maupun kedudukan hukum penggugat.

Menurutnya, seluruh pertimbangan hukum majelis hakim tertuang dalam salinan putusan yang diunggah melalui sistem e-Court dan dapat diakses para pihak yang berperkara.

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena ada syarat formil yang belum terpenuhi. Perlu dicatat, putusan ini tidak memenangkan pihak mana pun dan tidak pula mengalahkan siapa pun," jelas Febrian.

Ia menegaskan, putusan NO bukan berarti pengadilan memenangkan perusahaan ataupun mengalahkan warga. Sebab, perkara tersebut tidak sampai pada pemeriksaan pokok sengketa kepemilikan lahan.

Sebelumnya, PN Tanjung Selor sempat menunda pembacaan putusan. Perkara yang melibatkan 12 pihak tergugat tersebut dinilai cukup kompleks sehingga membutuhkan waktu lebih untuk penyelesaian pertimbangan hukum.

Namun, berdasarkan berbagai dokumen persidangan dan sengketa lahan di Desa Mangkupadi sebelumnya, PT BCAP mendalilkan penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunannya memiliki dasar hukum berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 0035.
Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan SK Kepala BPN RI Nomor 38/HGU/BPN RI/2011.

Perusahaan juga menyatakan sebagian lahan dalam konsesi tersebut telah melalui proses pembebasan atau ganti rugi maupun pemberian tali asih kepada warga yang berhak. Sementara lahan lainnya diklaim berstatus tanah negara bebas.

Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen maupun tim kuasa hukum PT BCAP belum memberikan pernyataan resmi kepada media terkait putusan NO tersebut.

PN Tanjung Selor menyebut warga masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum lanjutan melalui banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan hukum acara.

Dengan putusan tersebut, sengketa lahan Kampung Baru belum memperoleh jawaban mengenai siapa yang berhak atas tanah yang dipersoalkan. Putusan NO hanya mengakhiri pemeriksaan gugatan pada tingkat pertama dari sisi formil, sementara substansi kepemilikan lahan masih menyisakan persoalan. (rk)

Iklan: Gempur Rokok Ilegal

Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26

Artikel Terkait