Regulasi Rumput Laut Belum Rampung, PAD Nunukan Bergantung Dana Pusat
NUNUKAN – Sejumlah persoalan masih membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah. Mulai dari ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, regulasi tata niaga rumput laut yang belum rampung, hingga keterbatasan kewenangan dalam menangani infrastruktur.
Persoalan tersebut mengemuka dalam jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi Partai Hanura terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan.
Asisten I Setda Nunukan, H Muh Amin mengakui, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tantangan yang harus dibenahi. Menurutnya, kemampuan daerah meningkatkan penerimaan tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah, tetapi juga dipengaruhi struktur ekonomi, jumlah penduduk produktif, skala kegiatan usaha hingga basis pajak.
“Penguatan PAD menjadi salah satu tantangan yang harus terus dibenahi. Kemampuan daerah menghasilkan PAD juga dipengaruhi struktur ekonomi, jumlah penduduk produktif, skala kegiatan usaha, basis pajak dan pembagian kewenangan pemerintahan,” jelas Amin, Jumat (20/11/2026).
Persoalan lain terlihat pada sektor rumput laut. Komoditas yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir itu masih menghadapi persoalan tata niaga dan ketidakpastian harga.
Meski pemerintah telah menyiapkan bantuan bibit, pelatihan pembudidaya, fasilitasi ekspor hingga pemasaran hasil olahan untuk 2027, regulasi kepala daerah yang mengatur tata niaga dan kualitas rumput laut ternyata masih dalam proses pembahasan.
Kondisi tersebut membuat upaya pembenahan tata niaga rumput laut masih membutuhkan penyelesaian aturan agar pelaksanaannya memiliki landasan yang jelas.
Di sektor infrastruktur, keterbatasan kewenangan juga menjadi kendala. Salah satunya Jalan Trans Lingkar Sebatik yang berstatus jalan nasional sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Untuk Jalan Trans Lingkar Sebatik merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk pemeliharaannya. Pemkab Nunukan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Sementara itu, sejumlah kebutuhan pembangunan di wilayah dataran tinggi Krayan, termasuk jalan penghubung desa, mitigasi banjir, serta sarana pendukung bagi tenaga medis dan guru, masih akan ditelaah pemerintah.
Kondisi ini menunjukkan belum seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipastikan terakomodasi dalam RAPBD 2027.
Pemerintah juga menekankan perlunya memperkuat pengawasan penggunaan anggaran. Inspektorat akan diperkuat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Di sisi lain, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah juga masih membutuhkan formulasi lebih lanjut. Pemkab Nunukan menyatakan akan memformulasikan kembali bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Berbagai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menyempurnakan RAPBD 2027. Pemerintah diharapkan tidak hanya menyiapkan program, tetapi juga memastikan hambatan yang selama ini dihadapi dapat ditangani agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. (ryn)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Artikel Terkait
- Mendesak, Raperda Usulan Pemerintah dan Inisiatif DPRD Nunukan Siap Dibahas
- Laksanakanan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Terbuka dan Pemkab Nunukan Tandatangani MoU
- Lantik Anggota BPD, Bupati Nunukan Ingatkan Pentingnya Pelayanan Kepada Masyarakat
- Hasil Tanding Taekwondo Dianulir, KONI KTT Sesalkan Dampak Psikologis Atlet