Hasil Tanding Taekwondo Dianulir, KONI KTT Sesalkan Dampak Psikologis Atlet
MALINAU – Gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara tahun 2026 di Kabupaten Malinau sedang tidak baik-baik saja. Semua bermula dari Cabang Olahraga (Cabor) Taekwondo melakukan keputusan yang cukup mencengangkan, yakni meniadakan kontingen Kabupaten Tana Tidung (KTT) dalam turnamen bergengsi tersebut.
Awalnya, pertandingan tanpa KTT berjalan dengan baik. Dari data yang didapatkan media ini, selama 2 hari pertandingan disebutkan kontingen Malinau memborong 8 medali emas, disusul kontingen Kabupaten Nunukan dengan 7 medali emas dan Kabupaten Bulungan 4 medali emas dan Kota Tarakan hanya kebagian 1 medali emas.
Tak lama, muncul surat Dewan Hakim Porprov II Kaltara yang isinya cukup mencengangkan. Usai melakukan rapat dan mengambil keputusan, Dewan Hakim yang dipimpin oleh Dr Syafruddin SH MHum itu dengan resmi menganulir dan menyatakan seluruh rangkaian maupun hasil pertandingan Cabor Taekwondo Indonesia (TI) tidak sah.
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan yang diteken di Malinau pada 19 November 2026 oleh Ketua Dewan Hakim Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, Sekretaris Dewan Hakim Nurfatiha Rizkiah, S.H., serta Anggota Dewan Hakim Kriya Armansyah, S.H. Langkah tegas ini diambil menyusul surat keberatan resmi yang dilayangkan KONI Kabupaten Tana Tidung (KTT) bernomor 087/KONI-KTT/XI/2026 dan 088/KONI-KTT/XI/2026.
“Seluruh penyelenggaraan cabor Taekwondo di Malinau dinyatakan tidak sah, sehingga hasilnya tidak dapat diakui,” bunyi diktum pertama pada surat tersebut.
Dikonfirmasi, Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., menjelaskan, Surat Keputusan (SK) tersebut merupakan langkah yang bijak dalam kondisi darurat demi menjaga marwah dan kelangsungan Porprov II Kaltara secara keseluruhan.
“Ini (SK) kan kebijakan aja, Pak. Jadi nanti itu kami akan tindak lanjut di KONI. Ini dulu menyelamatkan (Porprov II Kaltara) dulu,” ungkap Syafruddin saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Terkait potensi sanksi bagi pihak-pihak maupun kepengurusan Cabor yang terlibat dalam polemik ini, Syafruddin memastikan penyelesaiannya akan dibawa ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. “Siap, supaya mengenai masalah sanksi terhadap caburnya nanti kita akan bicarakan pada tingkat berikutnya di KONI,” tambahnya singkat.
Terpisah, kontingen Kabupaten Tana Tidung (KTT) menyayangkan kisruh yang berujung pada pembatalan tersebut. Mereka mencium adanya kejanggalan administratif terkait SK Pengurus Kabupaten (Pengkab) Taekwondo serta munculnya revisi atau Tambahan Hasil Rapat (THB) yang dinilai memperkeruh suasana.
Hal ini disampaikan Manager TI KTT, Herwinda Rahmawahyuni. Dia menduga adanya upaya sistematis dari Pengurus Provinsi (Pengprov) TI Kaltara untuk menjegal keikutsertaan kontingen KTT dalam ajang ini.
“Karena Pengprov KTI Kaltara ini yang betul-betul ingin KTT ini tidak main, Pak,” tegas Herwinda.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan mendalam atas dampak pembatalan ini terhadap kondisi mental para atlet yang telah berlatih keras, serta besarnya biaya persiapan yang telah dikeluarkan daerah.
“Jujur aja, ini bicara soal mental dan psikologi atlet. Kasihan, mereka dipatahkan hanya karena SK Pengkab. Bukan sedikit biaya yang kami keluarkan untuk ini. Di luar Kaltara, soal kebijakan seperti ini biasanya tidak menjadi masalah,” keluhnya dengan nada kecewa.
Herwinda pun mendesak seluruh pihak yang terkait agar menyelesaikan masalah ini dan tidak berhenti sebatas produk kebijakan semata. Mereka juga harus memiliki pijakan hukum yang jelas agar ajang sekelas Porprov tidak mengorbankan masa depan dan perjuangan para atlet. (rk)
Artikel Terkait
- Saksikan Tim Futsal Nunukan Berlaga di Porprov II Kaltara, Wabup Hermanus Beri Dukungan Penuh
- Dinas Perikanan Siapkan Cold Storage, DPRD Minta Direalisasikan 2027
- Kampung Nelayan Merah Putih Disiapkan, DPRD Dorong Pemkot Tarakan Cari Lahan
- Wali Kota Tarakan Surati Gubernur, Minta Jalan Gajah Mada Dialihkan Jadi Jalan Kota