Tiang Listrik Berdiri di Teras Rumah Warga, PLN Telusuri Dokumen Pemasangan
TARAKAN - Keberadaan tiang listrik beton yang berdiri kurang dari 50 sentimeter dari bangunan rumah di Jalan Sebengkok Waru RT 27, Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan, menjadi persoalan antara ahli waris pemilik lahan dan PT PLN (Persero) ULP Tarakan.
Setelah menerima somasi dari tiga ahli waris almarhum H. Ismail, PLN kini mulai menelusuri dokumen pemasangan tiang tersebut. Namun, hingga saat ini, perusahaan belum memastikan apakah dokumen persetujuan pemilik lahan, perizinan, maupun bukti pemberian kompensasi tersedia.
Manager PLN ULP Tarakan, Ghusaebi, mengatakan infrastruktur kelistrikan tersebut berdasarkan informasi awal telah terpasang cukup lama dan menjadi bagian dari jaringan pelayanan listrik di wilayah setempat.
Meski demikian, PLN masih perlu memastikan riwayat pemasangan serta pertimbangan teknis yang mendasari penempatan tiang beton tersebut.
"Untuk memastikan riwayat pemasangan serta pertimbangan teknis pada saat pembangunan, PLN masih melakukan penelusuran terhadap data dan dokumen yang tersedia. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam menentukan tindak lanjut yang sesuai," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Penelusuran ini menjadi penting lantaran pihak keluarga mempersoalkan keberadaan tiang setinggi sekitar sembilan meter yang berdiri di area teras rumah mereka. Selain mengganggu pemanfaatan lahan, jarak tiang dengan bangunan rumah disebut kurang dari 50 sentimeter.
Tiga ahli waris, yakni Siti Fatimah, Mohammad Saly, dan Ardy, melalui kuasa hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H., mengklaim tiang tersebut sudah berdiri sejak sebelum 2018.
Mereka juga mengaku pernah menyampaikan pengaduan kepada PLN pada 2018–2019. Namun, pengaduan tersebut disebut belum menghasilkan penyelesaian berupa pemindahan tiang.
Menanggapi hal itu, Ghusaebi mengatakan pihaknya masih mencocokkan informasi dari keluarga dengan catatan pelayanan serta dokumen penanganan yang tersedia.
"PLN masih melakukan pencocokan terhadap informasi yang disampaikan dengan catatan pelayanan dan dokumen penanganan yang tersedia. PLN juga terus membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait agar penanganan persoalan ini dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap dan melalui mekanisme yang sesuai," katanya.
Dalam somasi tertanggal 28 Oktober 2026, ahli waris meminta PLN memindahkan tiang listrik dari lahan mereka. Selain itu, keluarga juga menuntut kompensasi sebesar Rp61.560.000.
Nilai tersebut mencakup kerugian atas penggunaan area teras, biaya perbaikan bangunan, keterbatasan pengembangan rumah, kompensasi penggunaan tanah, hingga kerugian immateriil.
Namun, PLN belum memberikan kepastian terkait kesediaan memenuhi tuntutan tersebut. Ghusaebi menyebut permintaan kompensasi harus terlebih dahulu ditelaah berdasarkan fakta, dokumen pendukung, dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Setiap hal yang disampaikan tentunya perlu ditelaah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta, dokumen pendukung, serta ketentuan hukum yang relevan. PLN tetap terbuka untuk melakukan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait guna mengupayakan penyelesaian yang baik, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan pemindahan tiang, PLN juga belum mengambil keputusan. Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan lapangan, kelayakan teknis, aspek keselamatan, serta keandalan pasokan listrik bagi pelanggan.
"PLN terbuka untuk mengevaluasi berbagai alternatif penanganan berdasarkan kondisi dan hasil pemeriksaan di lapangan. Setiap alternatif, termasuk kemungkinan penyesuaian lokasi infrastruktur, perlu mempertimbangkan aspek keselamatan, kelayakan teknis, keandalan pasokan listrik, serta ketentuan yang berlaku," tuturnya.
Sebelumnya, melalui surat tanggapan tertanggal 5 November 2026, PLN mengusulkan pemeriksaan lapangan bersama. Perusahaan juga meminta sejumlah dokumen kepada pihak keluarga, di antaranya salinan sertifikat tanah, bukti status hukum para pihak, informasi batas lahan, serta dokumen pengaduan terdahulu jika masih tersedia.
Kuasa hukum ahli waris kemudian membalas surat tersebut pada 11 November 2026 dan menyatakan kesediaan mengikuti pemeriksaan bersama.
Nunung juga meminta agar hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang mencantumkan koordinat tiang, luas lahan terdampak, serta jenis jaringan listrik yang terpasang. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar pembahasan penyelesaian antara kedua belah pihak.
Nunung sebelumnya menyampaikan, apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak keluarga menyiapkan langkah hukum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan serta pengaduan kepada Ombudsman RI.
Di sisi lain, PLN menyatakan proses penelusuran dokumen dan pemeriksaan teknis akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
"PLN berharap proses ini dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh penyelesaian yang proporsional, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan para pihak serta keselamatan dan keandalan pelayanan listrik kepada masyarakat," pungkas Ghusaebi. (rz)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26