UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901. Penetapan tersebut disepakati dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Besaran UMP tersebut ditetapkan melalui pembahasan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan hingga kemampuan dunia usaha.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang mengatakan, kebijakan pengupahan harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di daerah.
Menurutnya, penetapan upah minimum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pekerja, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Penetapan ini telah melalui pembahasan dan pertimbangan secara matang. Kita ingin kebijakan pengupahan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 mencapai 2,56 persen.
Penghitungan UMP 2027 menggunakan formula upah minimum dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Dalam proses pembahasan, nilai koefisien alfa disepakati sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.
Adapun UMP 2027 sebesar Rp4.027.901 tersebut setara dengan 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544.
Zainal berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan seluruh pihak. Ia juga mengingatkan para pengusaha agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemajuan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan investasi maupun pembangunan fisik. "Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan," pungkasnya. (rk)
Iklan: Gempur Rokok Ilegal
Iklan: Ucapan Choky Sitohang x HDI 2K26
Artikel Terkait
- Tiang Listrik Berdiri di Teras Rumah Warga, PLN Telusuri Dokumen Pemasangan
- Audit Bankaltimtara Ungkap Selisih Rp3,7 Miliar di Delapan ATM Tarakan, CCTV Rekam Pengambilan Uang
- Nunukan Kembali Gelap, 7 Kawasan Terdampak Pemadaman Listrik
- Jambret Bermotor yang Viral di Tarakan Ditangkap, HP Korban Dijual Rp500 Ribu