TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus menggenjot percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Langkah ini menjadi bagian strategis dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto menegaskan, digitalisasi merupakan elemen kunci dalam pembenahan sistem keuangan daerah. Dengan penerapan sistem berbasis elektronik, pengelolaan keuangan diyakini semakin tertib dan mampu menekan potensi kebocoran.
“Digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih transparan dan efisien,” ujarnya, Senin (13/04/2026).
Melalui TP2DD, Pemkab Bulungan terus mengakselerasi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), baik pada sisi pendapatan maupun belanja.
Tak hanya di lingkup kabupaten, upaya ini juga mulai diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Capaian positif pun berhasil ditorehkan. Sepanjang 2025,
Kabupaten Bulungan menempati peringkat ketiga nasional dalam penilaian TP2DD, sekaligus menjadi salah satu daerah dengan performa digitalisasi terbaik di Kalimantan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan, M. Zulkifli Salim, mengungkapkan, indeks ETPD Bulungan kini telah melampaui angka 95 persen.
Capaian ini mencerminkan tingginya tingkat adopsi transaksi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
“Indeks ETPD kita sudah di atas 95 persen. Ini menunjukkan implementasi digitalisasi transaksi di Bulungan sudah cukup tinggi,” jelasnya.
Kendati demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini menjadi kendala dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai di tengah masyarakat.
“Faktor SDM masyarakat masih menjadi tantangan. Tidak semua terbiasa menggunakan transaksi digital seperti transfer atau QRIS,” ungkapnya.
Ke depan, lanjutnya, Pemkab Bulungan menargetkan capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan pada penilaian berikutnya.
“Minimal kita bisa mempertahankan peringkat tiga nasional, syukur bisa naik,” pungkasnya.
Selain sektor pemerintahan, digitalisasi juga terus didorong menyasar pelaku usaha, khususnya UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperluas ekosistem transaksi non-tunai yang lebih inklusif serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. (rm)
