TANJUNG SELOR – Transformasi digital di sektor pelayanan publik Kalimantan Utara (Kaltara) terus dipercepat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan resmi melakukan soft launching sistem pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pelabuhan Kayan II, Tanjung Selor, Jumat (17/4/2026).
Melalui kebijakan ini, transaksi pembelian tiket speedboat, khususnya pada 23 armada trayek Tanjung Selor–Tarakan, kini dapat dilakukan secara digital.
Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, penerapan QRIS menjadi langkah konkret dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Kayan II siap QRIS. Ini bagian dari upaya perluasan digitalisasi di daerah,” ujar Syarwani.
Ia menjelaskan, meski sistem non-tunai mulai diberlakukan, masyarakat yang belum terbiasa masih diperbolehkan melakukan pembayaran tunai. Namun, ke depan transaksi tunai akan dikurangi secara bertahap.
“Ke depan, transaksi digital akan terus kita kembangkan agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” katanya.
Selain sektor tiketing, Pemkab Bulungan juga menyiapkan digitalisasi pada sistem perparkiran di kawasan pelabuhan. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi kebocoran retribusi daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya tidak ingin ada ASN tersandung hukum karena kesalahan pengelolaan retribusi. Dengan digitalisasi, sistem menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bulungan, Khairul menyebutkan, implementasi QRIS saat ini telah mencakup seluruh armada speedboat di trayek utama. Pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi digital.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara turut mendorong perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai di berbagai sektor, termasuk pelabuhan.
Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik mengatakan, digitalisasi tidak hanya terbatas pada QRIS, tetapi juga mencakup e-money dan transfer bank guna memberikan fleksibilitas bagi masyarakat.
“Untuk tiketing dan retribusi sudah mulai menggunakan QRIS. Ke depan, parkir juga akan kami dorong berbasis digital, baik QRIS, e-money, maupun metode lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, sistem non-tunai tidak hanya lebih praktis, tetapi juga lebih aman dibandingkan transaksi tunai dalam jumlah besar. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kejahatan digital, terutama dengan memastikan tujuan pembayaran saat menggunakan QRIS.
BI mencatat, dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan penggunaan QRIS di Kaltara meningkat signifikan, bahkan melampaui 100 persen dari sisi nilai transaksi, volume, maupun jumlah pengguna.
“Ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk beralih ke transaksi digital,” ungkapnya.
Ke depan, digitalisasi transaksi ditargetkan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Kaltara, termasuk fasilitas publik seperti pelabuhan dan pasar. Bahkan, grand launching digitalisasi transaksi direncanakan digelar pada Juni mendatang sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, BI, dan perbankan.
Dengan penerapan QRIS di Pelabuhan Kayan II serta rencana digitalisasi parkir, diharapkan modernisasi layanan publik di Bulungan semakin optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan pemerintah. (rk)
