NUNUKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan resmi merilis laporan Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Nunukan 2025 yang dihimpun melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Laporan ini memotret kondisi ketenagakerjaan daerah, mulai dari jumlah penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, hingga angka pengangguran.
Hingga Agustus 2025, jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 164.363 orang. Dari jumlah itu, laki-laki sebanyak 87.725 orang atau 53,37 persen, sedangkan perempuan 76.638 orang atau 46,63 persen.
Penduduk usia kerja di Nunukan juga masih didominasi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sebesar 52,80 persen.
Jumlah angkatan kerja pada 2025 tercatat sebanyak 118.765 jiwa. Angka ini menurun 2.434 jiwa dibanding tahun 2024 yang mencapai 121.199 jiwa. “Dari total tersebut, angkatan kerja laki-laki masih mendominasi dengan 77.138 orang, sementara perempuan sebanyak 41.627 orang,” sebut Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmaddien dalam pesan tertulisnya.
Ia mengatakan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nunukan berada di angka 72,26 persen. Namun, masih terdapat kesenjangan cukup lebar antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 87,93 persen, sedangkan perempuan hanya 54,31 persen.
Kabar baik datang dari sisi pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nunukan pada Agustus 2025 tercatat rendah, yakni 2,61 persen. “Untuk wilayah perkotaan, TPT berada di angka 3,77 persen, sedangkan wilayah perdesaan lebih rendah yakni 1,40 persen,” ujarnya.
Mayoritas penduduk yang bekerja berasal dari kelompok usia produktif 25 hingga 54 tahun dengan persentase 67,95 persen. Sementara pekerja usia muda 15 hingga 24 tahun sebesar 16,84 persen dan pekerja usia 55 tahun ke atas sebesar 15,21 persen.
Di sisi lain, lanjutnya, sebanyak 28,88 persen penduduk usia kerja masuk kategori bukan angkatan kerja. Kelompok ini didominasi mereka yang mengurus rumah tangga sebesar 19,12 persen, bersekolah 6,83 persen, dan kegiatan lainnya.
“Perbedaan aktivitas juga terlihat dari sisi gender. Sebanyak 35,88 persen perempuan usia kerja tercatat fokus mengurus rumah tangga, sedangkan pada laki-laki hanya 2,35 persen,” ungkapnya.
Iskandar menyebut, data ketenagakerjaan ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Penurunan jumlah angkatan kerja dan profil pengangguran yang lebih rendah di pedesaan menjadi catatan penting bagi evaluasi kebijakan ekonomi daerah. Kami berharap publikasi ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas,” ujarnya. (sym)
