TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terus memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya tepat sasaran. Saat ini, sekitar 1.800 warga dinonaktifkan sementara dari daftar penerima karena masih menjalani proses verifikasi dan validasi lapangan.
Kepala Dinas Sosial Tarakan Arbain menegaskan, penonaktifan tersebut bukan penghapusan permanen, melainkan bagian dari pemutakhiran data rutin. Warga yang masih memenuhi syarat berpeluang dimasukkan kembali sebagai penerima bansos.
“Sekitar 1.800 dalam DTKS dinonaktifkan sementara karena masih diverifikasi. Kalau masih layak, bisa dimasukkan kembali,” sebutnya.
Menurut Arbain, perubahan status penerima dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau kondisi ekonomi yang membaik. Dinas Sosial juga membuka mekanisme usulan dan sanggahan dari masyarakat terhadap penerima bansos.
Ia menambahkan, data penerima bansos bersifat dinamis dan terus berubah. Untuk program PKH, jumlah penerima di Tarakan berkisar 4.000–5.000 keluarga.
Berdasarkan data akhir 2025, wilayah pesisir dan kawasan padat penduduk masih mendominasi kelompok rentan dalam DTKS. Di Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai menjadi wilayah tertinggi dengan 579 KK pada Desil 1 dan 892 KK pada Desil 2.
Di Tarakan Tengah, Selumit Pantai mencatat 495 KK dan 777 KK. Sementara di Tarakan Timur, Pantai Amal memiliki 342 KK dan 619 KK, sedangkan di Tarakan Utara, Juata Laut mencapai 437 KK dan 885 KK.
Arbain menyebut tingginya angka di wilayah pesisir dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi ke Tarakan yang mencapai sekitar 10 ribu orang per tahun.
Selain itu, mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk perpindahan domisili dan kepulangan pekerja migran, turut memengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat.
“Verifikasi dan validasi di lapangan terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran,” tutupnya. (rz)
